DPRD ingatkan Pemkot Surabaya jadikan data sumber utama kebijakan

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Imam Syafi’i mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan keberadaan data yang valid sebagai sumber utama arah kebijakan di wilayah setempat

“Data itu sumber utama kebijakan. Kalau sumbernya keliru, kebijakannya juga berisiko keliru,” katanya dalam Focus Group Discussion “Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” yang digelar ForWan Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Imam juga menilai transparansi indikator kinerja utama masih lemah seperti tidak dicantumkannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam paparan resmi.

“IPM itu indikator pokok. Kalau tidak ditulis, publik patut bertanya, apakah IPM turun, kalau turun, kenapa tidak disampaikan,” katanya.

Ia juga mengkritik pola komunikasi yang dinilai selektif karena saat indeks integritas dan pengawasan antikorupsi tinggi, rilis atau penyebaran informasi digencarkan. Namun ketika nilainya turun, publikasi menghilang.

“Keberhasilan dirilis besar-besaran, tapi ketika indeks turun tidak ada rilis. Ini pola pencitraan, bukan transparansi,” katanya.

Terkait isu stunting, Imam juga mempertanyakan klaim penurunan angka tanpa penjelasan metodologis, apakah angka stunting itu turun karena anak sudah sembuh, atau sudah berusia lebih dari lima tahun dan otomatis keluar dari data.

Di sektor pendidikan, ia menyoroti kekurangan sekitar 1.800 guru, terutama guru Bimbingan Konseling (BK). Keberadaan guru BK merupakan hal penting mengingat sejumlah kasus perundungan banyak terjadi di keluarga miskin.

"Guru BK itu kebutuhan khusus, tidak bisa diganti program umum tanpa penguatan kapasitas,” ujarnya.

Di sisi lain, Imam juga menyoroti penggunaan data tunggal berbasis kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) yang berpotensi mengeluarkan warga miskin hanya karena persoalan administratif, seperti perbedaan alamat KTP dan domisili.

Selain itu, ia juga menyoroti fenomena warga yang lebih memilih mengadu ke figur tertentu di luar mekanisme resmi pemerintahan yang menjadi alarm serius bagi Pemkot Kota Surabaya dan DPRD setempat.