Korut Kembangkan Sendiri Bagian Penting Roketnya

Seoul (ANTARA/Yonhap-OANA) - Korea Utara membangun sendiri bagian paling penting dari roket yang diluncurkan bulan lalu kecuali untuk beberapa bagian yang bisa diimpor, kata ahli dari Seoul. Setelah menganalisis puing-puing roket yang diambil dari perairan sebelah barat pesisir Semenanjung Korea setelah peluncurannya (12/1), para ahli Korea Selatan meyakini Pyongyang sedang melakukan ujicoba peluru kendali balistik antarbenua sejauh 10 ribu kilometer atau dapat dikatakan sebagai upaya peningkatan kapasitas rudal. "Meskipun Korut terkena sanksi internasional terkait pembatasan material dan teknologi canggih, mereka mampu mengasah kemampuan pengembangan rudal balistik jarak jauh melalui uji coba dan pengalaman mereka," kata seorang intelijen dari Kementerian Pertahanan Korsel yang meminta namanya dirahasiakan. Analisis menunjukkan Pyongyang menggunakan mesin rudal Nodong dan empat mesin pendorong yang menghasilkan tenaga sampai 120 ton. Sekitar 10 komponen seperti kabel, sensor elektrik dan konverter tegangan listrik yang ditemukan dipastikan diimpor dari lima negara termasuk China dan negara-negara Eropa lain. Tapi tidak ada bahan yang melanggar perjanjian Rezim Kendali Teknologi Rudal (MTCR), pedoman sukarela 34 negara yang sepakat membatasi ekspor bahan untuk teknologi misil balistik. "Meskipun tidak ada bahan yang melanggar MTCR, komunitas internasional akan mendiskusikan bahan apa saja yang dilarang diimpor," kata seorang sumber. Hasil analisis tersebut muncul berdasar upaya komunitas internasional untuk memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara karena meluncurkan roket pada Desember. Peluncuran roket Korut diyakini banyak pihak sebagai uji coba misil balistik yang bisa menyerang sebelah barat AS. Pyongyang sendiri mengklaim peluncuran itu ditujukan untuk satelit angkasa yang dipakai untuk observasi bumi. Para pejabat Seoul mengatakan akan ada penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui lima negara mana saja yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874. Sanksi pernah yang dikenakan kepada Korea Utara setelah uji coba nuklir kedua mereka pada tahun 2009. Resolusi melarang ekspor senjata dan transaksi keuangan antara anggota PBB dan Korea Utara. Korsel berencana menyampaikan laporan kepada anggota PBB dan MTCR melalui jalur diplomatik.(*)