Jakarta (ANTARA) - Bagi banyak masyarakat di tanah air, awal 2026 dibuka dengan kabar tentang harga bahan pokok yang merangkak naik, tagihan listrik yang terasa makin berat, dan berita perang yang terdengar jauh, tetapi dampaknya perlahan sampai ke dapur dan meja makan.
Dunia bergerak cepat, sementara jutaan orang berusaha menjaga keseimbangan hidup mereka di tengah ketidakpastian yang tidak mereka ciptakan sendiri.
Dalam suasana itulah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berdiri di panggung World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss.
Di hadapan para pemimpin dunia, pelaku usaha global, dan pemikir kebijakan, Indonesia hadir membawa cerita sebuah negara berkembang yang mencoba membaca gejolak global dari sudut pandang kesejahteraan manusia, bukan semata-mata dari grafik pertumbuhan dan proyeksi pasar.
Konflik geopolitik yang belum mereda, tekanan krisis energi dan pangan, serta rapuhnya rantai pasok global menjadi latar bagi cara sejumlah kalangan menafsirkan pidato tersebut.
Bagi mereka, kehadiran Indonesia di Davos tidak berhenti pada formalitas diplomasi, melainkan menjadi upaya menyumbangkan kerangka pemikiran dan arah kebijakan yang lahir dari pengalaman membangun di tengah keterbatasan, sekaligus menawarkan stabilitas, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan manusia sebagai fondasi bagi masa depan ekonomi dunia.
Pidato itu memperlihatkan upaya membawa Prabowonomics sebagai pendekatan ekonomi yang melampaui perdebatan tentang angka dan target jangka pendek.
Dalam pandangannya, penekanan pada stabilitas, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan manusia menjadi pengingat bahwa keberlanjutan jangka panjang ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kapasitas manusia yang menjalankan sistem ekonomi.
Komitmen Presiden untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia, yang disampaikan dalam forum tersebut, memberi dimensi moral pada narasi ekonomi yang dibawa ke panggung global.
Di ruang yang kerap dipenuhi diskusi tentang pasar dan investasi, isu kesejahteraan rakyat diangkat sebagai bagian dari strategi pembangunan.
Pendekatan ini menjadi sinyal bahwa pertumbuhan dan pemerataan tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua jalur yang saling berlawanan, melainkan sebagai proses yang saling menguatkan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti dunia yang berada dalam fase ketidakpastian akibat konflik geopolitik, krisis energi dan pangan, serta rapuhnya rantai pasok global.
Penekanan pada perdamaian, stabilitas, dan tata kelola yang kuat sebagai prasyarat pertumbuhan yang inklusif memperluas makna ekonomi melampaui batas-batas nasional.
Pesan ini menegaskan bahwa keputusan politik di satu kawasan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di kawasan lain, sehingga kerja sama internasional dan komitmen terhadap tatanan global yang adil menjadi kebutuhan bersama.
Kualitas SDM
Perhatian Presiden terhadap pembangunan sumber daya manusia dibaca sebagai salah satu pesan strategis utama.
Komitmen pada pendidikan, digitalisasi sekolah, dan peningkatan kualitas manusia Indonesia dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan posisi bangsa dalam ekonomi global yang semakin berbasis pengetahuan.
Dalam era teknologi yang bergerak cepat, daya saing tidak lagi ditentukan hanya oleh kelimpahan sumber daya alam atau besarnya pasar domestik, tetapi oleh kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan perubahan.
Perlu ditekankan bahwa manusia harus ditempatkan sebagai aktor utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan.
Isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang disampaikan Presiden juga menjadi sorotan.
Rule of law yang kuat bukan hanya kebutuhan domestik, melainkan prasyarat bagi kredibilitas ekonomi suatu negara di mata dunia.
Dalam iklim investasi yang semakin transparan dan kompetitif, kepastian hukum dan integritas institusi menjadi modal kepercayaan yang nilainya kerap melampaui insentif fiskal atau kemudahan perizinan.
Pidato tersebut turut menampilkan kebijakan sosial sebagai bagian dari strategi ekonomi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Bagi masyarakat di Indonesia, pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari ekspansi sektor-sektor produktif, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan warganya memiliki akses terhadap kebutuhan paling mendasar.
Dalam jangka panjang, pemenuhan kebutuhan ini membentuk basis kesehatan, pendidikan, dan produktivitas yang memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Ekonomi Kelautan
Undangan Presiden kepada para pemimpin dunia untuk berpartisipasi dalam Bali Ocean Impact Summit dibaca sebagai sinyal keinginan Indonesia memainkan peran lebih aktif dalam isu lingkungan, keberlanjutan, dan masa depan ekonomi kelautan.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia berada di persimpangan antara potensi ekonomi maritim yang besar dan tantangan pelestarian ekosistem laut yang kian nyata.
Mengangkat isu ini ke panggung global menunjukkan upaya menjembatani kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan, sekaligus mendorong kerja sama internasional dalam mengelola sumber daya bersama.
Dalam kerangka yang lebih luas, ekonomi konstitusional, kedaulatan sumber daya, dan pembangunan manusia ditempatkan sebagai pilar utama kebijakan nasional.
Namun, apresiasi yang disampaikan juga mengandung pengingat penting. Potensi Prabowonomics untuk menjadi kontribusi Indonesia bagi pemikiran ekonomi global akan sangat ditentukan oleh konsistensi antara narasi internasional dan implementasi kebijakan di dalam negeri.
Dunia tidak hanya mendengarkan pidato, tetapi mengamati langkah konkret yang diambil setelahnya.
Dalam lanskap global yang semakin saling terhubung, kehadiran Indonesia di forum seperti Davos dapat dibaca sebagai upaya memperluas peran dari sekadar bagian dari arus ekonomi dunia menjadi salah satu sumber perspektif.
Dengan menekankan stabilitas, pembangunan manusia, penegakan hukum, dan keberlanjutan, Indonesia menawarkan pandangan yang berangkat dari pengalaman menghadapi tantangan pembangunan di tengah keterbatasan, dengan ambisi untuk berkontribusi pada tatanan global yang lebih inklusif.
Momentum ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat konsolidasi kebijakan nasional yang berkeadilan, berdaulat, dan adaptif terhadap dinamika dunia, sehingga narasi global dapat berakar dalam praktik pembangunan sehari-hari di dalam negeri.
*) Dr. Sudarto adalah Direktur Eksekutif GREAT Institute.
