Lamongan (ANTARA) - Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan mendesak Pemerintah setempat untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola penanganan banjir yang dinilai masih bersifat jangka pendek dan reaktif.
Ketua PK PMII Unisda Lamongan Muh Yoga Ardian Firmansyah mengatakan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Lamongan menunjukkan kegagalan penanganan struktural, khususnya di kawasan Sub-DAS Bengawan Solo hilir.
“Kami menuntut pemerintah daerah keluar dari pola penanganan jangka pendek dan segera menetapkan kebijakan struktural permanen, mulai dari normalisasi Sungai Bengawan Jero, rekonstruksi Pintu Air Kuro, hingga optimalisasi pengoperasian pompa,” katanya saat menggelar aksi di depan kantor DPRD Lamongan, Jawa Timur, Selasa.
Ia menambahkan, PMII Unisda juga meminta keseriusan penanganan sebelum dan pasca banjir, termasuk normalisasi waduk dan rawa yang beralih fungsi, penindakan terhadap bangunan yang mengganggu drainase, serta publikasi rencana jangka panjang pengendalian banjir di Lamongan.
Selain itu, puluhan mahasiswa tersebut menuntut penyelesaian master plan tata kelola air dan mitigasi bencana banjir, pemberian ganti rugi kepada warga terdampak, pembentukan panitia khusus (pansus) penanganan banjir, serta transparansi anggaran pengendalian banjir.
“Pemerintah juga harus memastikan hak pendidikan anak-anak di wilayah terdampak tetap terpenuhi, dengan menyediakan skema darurat pendidikan dan pemetaan sekolah rawan banjir untuk perencanaan jangka panjang,” katanya.
Aksi tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Lamongan Husen yang didampingi Asisten I Sekretariat Daerah Lamongan Joko Nursiyanto, Kepala Dinas PU SDA Erwin Sulistiya Pambudi, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan.
Asisten I Joko Nursiyanto mengatakan Pemkab Lamongan berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, khususnya terkait penanganan banjir Bengawan Solo yang membutuhkan koordinasi lintas kewenangan.
“Pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat karena penanganan Bengawan Solo melibatkan otoritas yang lebih luas. Aspirasi adik-adik mahasiswa ini akan kami catat dan tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujar Joko.
Ia menambahkan, Pemkab Lamongan juga terbuka untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat, dalam perumusan kebijakan penanganan banjir agar lebih terencana dan berkelanjutan.
