Jakarta (ANTARA) - Tahun 2025 oleh banyak kalangan disebut sebagai Tahun Perberasan Nasional. Penyebutan ini tentu bukan tanpa alasan.
Sedikitnya ada tiga indikator kuat yang membuat bangsa ini pantas menyebut 2025 sebagai tahun penting dalam sejarah beras Indonesia.
Pertama, dari sisi produksi, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras nasional mampu menembus 34,77 juta ton.
Angka ini menunjukkan capaian signifikan di tengah berbagai tantangan sektor pertanian. Kedua, konsekuensi dari meningkatnya produksi tersebut membuat cadangan beras pemerintah menguat.
Pemerintah mencatat stok beras yang dikelola Bulog telah mencapai 3,7 juta ton. Ini adalah salah satu angka tertinggi sepanjang sejarah cadangan beras nasional dan jarang sekali Indonesia memiliki stok yang mendekati 4 juta ton. Ketiga, pemerintah secara resmi menghentikan impor beras medium pada tahun 2025.
Keputusan ini menyita perhatian publik, sebab belum pernah ada pemerintahan yang berani mengambil langkah tegas penyetopan impor beras, seperti yang terjadi di masa Presiden Prabowo Subianto.
Karena itulah, wajar jika pemerintah kemudian memproklamasikan kembali capaian swasembada beras, yang bukan hanya simbol kemandirian pangan, tetapi juga menunjukkan kepercayaan diri bangsa dalam mengelola industri perberasan.
Di balik keberhasilan ini, ada kenyataan lain yang perlu kita sadari. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting dalam industri perberasan global, namun kondisinya masih belum sepenuhnya stabil.
Produksi memang meningkat, tetapi sektor perberasan masih berhadapan dengan penurunan luas panen, infrastruktur yang belum merata, serta jejak ketergantungan pada impor pangan yang masih terasa.
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso pernah menyampaikan bahwa Indonesia masih mengimpor sekitar 4 juta ton beras pada tahun 2024.
Ini menjadi cermin bahwa kebutuhan dalam negeri belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi lokal. Barulah pada 2025 impor dapat dihentikan, setelah produksi meningkat signifikan.
Keberhasilan ini tentu tidak hadir begitu saja. Ada sejumlah ikhtiar yang dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak, antara lain pengembangan teknologi pertanian, peningkatan subsidi pupuk, serta perbaikan infrastruktur irigasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga terus mendorong sistem perberasan berkelanjutan sebagai fondasi ketahanan pangan nasional. Dengan modal ini, masih terbuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam industri beras dunia.
Peluang tersebut hanya dapat diwujudkan jika produksi terus ditingkatkan, infrastruktur pertanian makin andal, dan teknologi pertanian semakin terintegrasi dalam aktivitas petani sehari-hari.
Jangan lengah
Meski begitu, capaian swasembada beras tahun 2025 tidak boleh membuat Indonesia lengah. Tantangan justru menghadang di tahun 2026.
Salah satu soal penting yang perlu dijawab adalah bagaimana swasembada beras dapat dijaga agar tidak hanya menjadi fenomena sesaat atau sekadar on trend. Artinya, bangsa ini perlu bergerak menuju swasembada beras yang berkelanjutan.
Pola yang selama ini terjadi memperlihatkan bahwa swasembada sering bersifat sementara. Tahun 2026 harus menjadi momentum transisi menuju pola keberlanjutan, bukan sekadar perayaan capaian sesaat. Sedikitnya ada lima langkah strategis yang dapat menopang keberlanjutan swasembada beras.
Pertama, intensifikasi pertanian harus terus dikembangkan melalui penerapan teknologi modern, irigasi yang efisien, dan penggunaan varietas padi unggul agar produktivitas meningkat, tanpa mengorbankan keberlanjutan lahan.
Kedua, ekstensifikasi lahan tetap dapat menjadi pilihan dengan memanfaatkan lahan tidur atau non-produktif yang memungkinkan diolah menjadi lahan pertanian.
Ketiga, dukungan nyata kepada petani lokal mutlak diperlukan, baik melalui jaminan stabilitas harga, kemudahan pembiayaan, maupun perlindungan terhadap risiko usaha tani.
Keempat, susut pascapanen perlu ditekan melalui perbaikan sarana penyimpanan, pengeringan, dan pengolahan gabah agar hasil panen tidak hilang sia-sia.
Kelima, kualitas benih harus terus ditingkatkan melalui penyediaan benih unggul yang lebih tahan hama dan penyakit.
Pemerintah sendiri telah menetapkan target ambisius untuk menghentikan impor beras mulai 2025 sebagai bagian dari strategi besar swasembada pangan.
Akses pangan
Upaya yang dilakukan, antara lain meningkatkan produksi padi lewat perbaikan irigasi, subsidi pupuk, serta penggunaan varietas unggul.
Pemerintah juga memberikan insentif kepada petani melalui penjaminan harga gabah kering panen di kisaran Rp6.500 per kilogram guna menjaga kesejahteraan petani.
Pada saat yang sama, cadangan beras pemerintah terus diperkuat hingga melampaui 3 juta ton pada April 2025 sebagai bantalan stabilitas harga dan pasokan.
Kolaborasi dengan petani, perguruan tinggi, dan pihak swasta turut diperkuat untuk meningkatkan produksi dan distribusi beras. Pemerintah juga melakukan pengawasan harga dan distribusi agar spekulasi pasar tidak merugikan petani dan konsumen.
Di sinilah pentingnya kewaspadaan terhadap jebakan impor beras di tahun-tahun mendatang. Ketergantungan pada impor, sekecil apa pun porsinya, selalu mengandung risiko geopolitik, volatilitas harga internasional, serta ketidakpastian pasokan.
Karena itu, menjaga keberlanjutan swasembada bukan semata soal produksi, tetapi juga pengelolaan ekosistem perberasan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Petani harus tetap menjadi subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Infrastruktur pertanian harus terus diperbaiki dan modernisasi harus berjalan, tanpa menggerus kearifan lokal. Kebijakan harga yang adil harus memastikan petani tidak dirugikan, sementara konsumen tetap terlindungi.
Dengan langkah strategis yang konsisten, Indonesia bukan hanya dapat terhindar dari jebakan impor beras, tetapi juga mempercepat tercapainya kedaulatan pangan yang sejati. Tahun 2026 semestinya menjadi momentum untuk mengokohkan fondasi tersebut.
Swasembada beras bukan hanya tentang berhenti impor, melainkan tentang memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses beras yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan, sementara petani mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
Dengan kerja bersama negara, petani, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, optimisme itu sangat mungkin diwujudkan.
*) Entang Sastraatmadja adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat
