Ribuan Buruh Unjuk Rasa Tuntut Penetapan UMSK

Surabaya - Ribuan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur menggelar unjuk rasa menuntut penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sebesar 10-30 persen atau Rp1.870.000 hingga Rp2.262.000 di Depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis. "Kami berharap ada kenaikan untuk UMSK, terutama di wilayah ring satu yang meliputi Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo dan Gresik. Tuntutan ini kami anggap layak karena logikannya masing-masing buruh punya beban dan tekanan kerja yang berbeda," ujar Sekjen MPBI Jatim, Jamaludin, di sela-sela aksi. Ia mengatakan, di dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur Upah Minimum Sektoral sebesar 5 persen diatas UMK dan akan berlaku untuk sektor tertentu yang ditentukan berdasarkan Klarifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). "Padahal di daerah lain, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sudah lama menerapkan besaran 5-30 persen. Namun di Jatim, sudah 13 tahun ini belum ditetapkan, dan hanya diterapkan atau diberlakukan upah minimum berbasis kabupaten/kota (UMK)," kata dia. Menurut Jamaludin, konsekuensi pemberlakuan UMK di semua sektor standar gajinya digeneralisir menjadi sama. Padahal, kemampuan dan kapasitas perusahaan maupun kondisi beban kerjanya berbeda-beda dan masing-masing mempunyai kekhususan. "Sebagai contoh, industri elektronik, perbankan, industri media, industri otomotif standar upahnya tak adil jika disamaratakan dengan sektor lainnya, seperti perusahaan sepatu, perusahaan garmen, pabrik kayu, pabrik kerupuk dan pabrik tempe," tukasnya. Di Jawa Timur, komitmen pemberlakuan UMSK tampak melalui Surat Edaran Gubernur tertanggal 30 Maret 2012 Nomor 560/5914/031/2012 Tentang UMK dan UMSK 2013 di Jatim yang didalamnya memuat teknis dan mekanisme penetapan UMSK. Rencananya, lanjut dia, UMSK akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2013 dengan jadwal penetapan UMSK paling lambat 28 Desember 2012.(*)