Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya mutu dan inovasi kemasan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional di pasar domestik maupun global.
Hal ini karena, kualitas kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga menjadi medium komunikasi nilai dan citra suatu jenama.
"Kemasan yang memenuhi standar mutu akan melindungi produk sepanjang distribusi dan penyimpanan, serta membentuk persepsi konsumen. Di era persaingan global, kemasan adalah bagian dari strategi daya saing industri nasional," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menperin menegaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan mutu industri melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat.
"Komitmen terhadap mutu, baik dari sisi produk maupun layanan, merupakan kunci keberhasilan industri Indonesia untuk menjadi tangguh dan unggul," kata dia lagi.
Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk memperkuat ekosistem mutu nasional, baik dari sisi produk maupun layanan.
Dalam upaya peningkatan mutu dan daya saing produk industri nasional, Kemenperin melalui BSKJI memberikan dukungan jasa teknis yang disediakan oleh 24 balai yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, BSKJI juga menetapkan dan memberlakukan standar seperti SNI wajib untuk produk industri, serta Standar Industri Hijau sebagai jaminan kualitas produk.
"Kita ingin memastikan bahwa industri Indonesia tidak hanya mampu memproduksi dalam skala besar, tetapi juga mampu menghadirkan produk berkualitas tinggi, berdaya saing global, dan bernilai tambah tinggi. Kemasan adalah elemen penting dari strategi itu," kata Emmy.
Dari sisi penguatan tata kelola, 14 dari 24 balai di bawah binaan BSKJI saat ini telah menyandang status Badan Layanan Umum (BLU), serta beberapa balai telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB.
Adapun pada hari ini, di Jakarta, pihaknya menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik Balai Besar Kimia Farmasi dan Kemasan (BBKFK) 2025 sebagai salah satu upaya penguatan mutu kemasan produk.
"Kami menyambut dengan antusias forum komunikasi publik ini sebagai langkah bersama dalam memperkuat daya saing industri Indonesia. Semoga forum ini membawa semangat baru, ide konstruktif dan komitmen nyata untuk mutu produk nasional," ujar Emmy.
Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) Siti Rohmah Siregar mengemukakan, pihaknya terus memperkuat layanan teknis untuk mendukung industri, didukung fasilitas laboratorium uji dan kalibrasi yang telah terakreditasi internasional.
"Jasa layanan teknis BBKFK ditunjang oleh sarana laboratorium uji dan kalibrasi yang telah terakreditasi ISO 17025, serta lembaga sertifikasi produk dan sistem manajemen mutu yang juga telah terakreditasi," kata Siti.
BBKFK juga memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2018, serta menyandang status Badan Layanan Umum sejak 2023, yang memberikan keluwesan dalam pengelolaan layanan publik.
"Mulai 2023 pendapatan BBKFK meningkat setiap tahun. Pada 2024, pendapatan mencapai Rp13,5 miliar atau naik 33 persen dibanding tahun sebelumnya, seiring pertumbuhan pelanggan industri dan non-industri," katanya.
Untuk memperkuat layanan, BBKFK berencana menambah lingkup layanan, termasuk inspeksi teknis, verifikasi gas rumah kaca, dan jasa penunjang pemanfaatan aset.
