Bojonegoro (ANTARA) - Universitas Bojonegoro (Unigoro) Jawa Timur mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar tepat sasaran.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., di Bojonegoro, Selasa mengatakan bahwa pemerintah setempat sudah melakukan berbagai program untuk upaya penanggulangan kemiskinan.
"Namun sampai hari ini masih membutuhkan perhatian lebih serius, proses pengkajian dokumen RPKD menggunakan indikator kemiskinan, struktural, kultural dan natural sesuai ketentuan agar tepat sasaran kepada masyarakat" katanya.
Menurut dia, perlu adanya pemetaan dan penyusunan skala prioritas program yang tepat, misalnya menyiapkan program penanggulangan kemiskinan untuk kawasan hutan maupun non hutan.
Unigoro telah melakukan penggalian data, mulai data sekunder dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), survei atau indepth interview untuk kategori responden dan informan maupun penerima program, pemberi program atau pelaksana program.
"Penerima program difokuskan pada populasi masyarakat miskin yang berada di desil 1 dan 2, baik yang berada di kawasan hutan selatan, kawasan tengah dan kawasan Bengawan Solo, harapannya bisa didapat peta kemiskinan," jelasnya.
Sementara itu, Asisten II Pemkab Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur menerangkan, kemiskinan adalah masalah krusial dan menjadi pekerjaan rumah penting karena pemerintah setiap tahun menargetkan angka kemiskinan harus diturunkan.
Dokumen RPKD yang disusun bersama-sama menjadi pedoman untuk menganalisis angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
"Tiga hal ini adalah indikator yang sering digunakan untuk menganalisis kondisi kesejahteraan suatu daerah," terangnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan menambahkan, RPKD adalah penjabaran rinci dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Mulai sektor ketahanan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan turut mempengaruhi angka kemiskinan di Bojonegoro.
"Supaya angka kemiskinan di Bojonegoro dapat diturunkan melalui RPKD yang dilaksanakan seluruh OPD," katanya.
