Bojonegoro (ANTARA) - Akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro) Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten (pemkab) dan perusahaan di wilayah setempat melakukan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., di Bojonegoro, Rabu mengatakan bahwa dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Ngasem masih menjadi kantong kemiskinan.
"Untuk itu antara perusahaan dengan pemerintah harus melakukan harmonisasi, keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam penanggulangan kemiskinan," katanya.
Dijelaskan Taufiq, perusahaan di Kabupaten Bojonegoro secara umum sudah melaksanakan tanggungjawab sosialnya, namun program pengentasan kemiskinan masyarakat setempat belum benar-benar menyentuh sesuai dengan kebutuhan.
Perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan pemerintah melalui program-program prioritas pembangunan, tapi program tersebut harus spesifik mengarah pada penanggulangan kemiskinan.
"Melalui harmonisasi tersebut diharapkan tidak akan ada overlap program, seperti kasus dan sasarannya sama mendapatkan program CSR dari perusahaan dan program pemerintah," jelasnya.
Menurut dia, masyarakat yang sama tidak boleh menjadi penerima program dari kedua belah pihak sekaligus. Terutama kalau programnya adalah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan skema cost recovery.
"Jadi harmonisasi yang dimaksud adalah strategi yang disiapkan selain rancangan program juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat," terangnya.
Ditambahkan, berdasarkan temuan lapangan tim penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dari Unigoro, fenomena kemiskinan yang terjadi di kawasan tengah dan kawasan hutan disebabkan oleh problem struktural.
Antara lain distribusi bantuan sosial (bansos) yang belum tepat sasaran, individu belum memiliki skill pekerjaan berbasis kompetensi, serta keterbatasan sarana dan prasarana pertanian.
“Kebanyakan petani yang sawahnya sewa, kalau sawah milik pribadi pun secara perhitungan bisnis belum dapat meningkatkan pendapatan mereka," imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Taufiq, Unigoro merekomendasikan beberapa strategi intervensi program pengentasan kemiskinan. Mulai distribusi bansos harus di-update dari sisi validitas maupun ketepatan sasaran.
Serta pelatihan maupun peningkatan kapasitas skill pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan bukan top-down, sekaligus perlu peningkatan akses pada pekerjaan produktif.
"Harus ada juga program intervensi untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian, pemberdayaan UMKM maupun kemudahan akses terhadap pendidikan dan kesehatan," katanya.
