Madiun (Antaranews Jatim) - Serapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Madiun, Jawa Timur pada periode triwulan pertama tahun 2018 masih tergolong rendah hanya Rp200 juta dari total anggaran Rp39 miliar.
"Saya minta serapan agar lebih optimal. Saya tidak ingin serapan menumpuk di akhir tahun anggaran," kata Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto di Madiun, Kamis.
Keinginan kepala daerah untuk meningkatkan serapan dinilai wajar mengingat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun lalu cukup tinggi yakni mencapai Rp300 miliar.
Karena itu, lanjutnya, serapan anggaran di Dinas Pendidikan dan OPD lainnya, harus lebih maksimal. Hal itu agar tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Madiun dapat terwujud.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun Heri Wasana menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan internal OPD-nya. Khususnya terkait kegiatan-kegiatan yang sudah masuk dalam APBD. Kegiatan yang sekiranya dapat dilakukan lebih awal akan didahulukan.
Heri membenarkan jika serapan Dindik belum memuaskan. Hal itu karena sebagian kegiatan pendidikan wajib menyesuaikan jadwal dari provinsi dan pusat.
Selain itu, belum banyak kegiatan di triwulan pertama tahun ini. Tak heran, pihaknya belum dapat melakukan serapan.
Beberapa kegiatan lain juga wajib menyesuaikan jadwal. Salah satunya, sertifikasi hingga pendidikan dan pelatihan (diklat) guru.
"Pendidikan itu mempunyai kalender tersendiri. Punya jadwal kegiatan tersendiri. Beberapa di antaranya, harus menyesuaikan dengan provinsi dan pusat. Pastinya, akan kami segerakan sekiranya itu memungkinkan," kata Heri.
Pejabat yang baru dilantik ini menambahkan instruksi Wali Kota untuk lebih mengoptimalkan serapan akan dijadikan motivasi bagi dirinya dan jajaran. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Saya minta serapan agar lebih optimal. Saya tidak ingin serapan menumpuk di akhir tahun anggaran," kata Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto di Madiun, Kamis.
Keinginan kepala daerah untuk meningkatkan serapan dinilai wajar mengingat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun lalu cukup tinggi yakni mencapai Rp300 miliar.
Karena itu, lanjutnya, serapan anggaran di Dinas Pendidikan dan OPD lainnya, harus lebih maksimal. Hal itu agar tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Madiun dapat terwujud.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun Heri Wasana menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan internal OPD-nya. Khususnya terkait kegiatan-kegiatan yang sudah masuk dalam APBD. Kegiatan yang sekiranya dapat dilakukan lebih awal akan didahulukan.
Heri membenarkan jika serapan Dindik belum memuaskan. Hal itu karena sebagian kegiatan pendidikan wajib menyesuaikan jadwal dari provinsi dan pusat.
Selain itu, belum banyak kegiatan di triwulan pertama tahun ini. Tak heran, pihaknya belum dapat melakukan serapan.
Beberapa kegiatan lain juga wajib menyesuaikan jadwal. Salah satunya, sertifikasi hingga pendidikan dan pelatihan (diklat) guru.
"Pendidikan itu mempunyai kalender tersendiri. Punya jadwal kegiatan tersendiri. Beberapa di antaranya, harus menyesuaikan dengan provinsi dan pusat. Pastinya, akan kami segerakan sekiranya itu memungkinkan," kata Heri.
Pejabat yang baru dilantik ini menambahkan instruksi Wali Kota untuk lebih mengoptimalkan serapan akan dijadikan motivasi bagi dirinya dan jajaran. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018