50 persen anggaran OPD Pemkot Surabaya disarankan untuk penanganan COVID-19

Surabaya (ANTARA) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, Jatim, menyarankan 50 persen anggaran belanja tidak langsung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dialihkan untuk penanganan COVID-19.  

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar, di Surabaya, Kamis, mengatakan dikarenakan banyak OPD di Pemkot Surabaya tidak ada kegiatan selama wabah COVID-19, sehingga Komisi C menyarankan anggaran belanja langsung sekitar 50 persen dialihkan untuk COVID-19.

"Ini terkecuali untuk belanja langsung seperti gaji pegawai," katanya.

Menurut dia, dalam situasi COVID-19 ini, sudah pasti seluruh kegiatan OPD di lingkungan Pemkot Surabaya dihentikan sementara, sehingga sebaiknya anggaran tersebut digunakan untuk penanganan COVID-19.

"Misalnya setiap OPD mengeluarkan Rp250 miliar untuk penanganan COVID. Ini sudah berapa jika dikalikan di tiap-tiap OPD yang ada di Pemkot Surabaya," katanya.

Tentunya, lanjut dia, anggaran tersebut sudah cukup membantu penanganan COVID-19 sehingga tidak sampai menggerogoti APBD Kota Surabaya tahun 2020. Bahkan serapan anggaran belanja Pemkot Surabaya tahun 2020 ini sudah pasti jauh dari target.

"Saya memproyeksikan serapan anggaran belanja daerah Kota Surabaya tahun ini minimal tercapai 70 persen saja sudah bagus karena adanya COVID-19," katanya.

Diketahui DPRD Kota Surabaya menggelar rapat teleconference dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini  yang diikuti juga oleh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya pada Senin (6/4) terkait penanganan wabah Virus Corona atau COVID-19. 

Dalam rapat tersebut disepakati adanya restrukturisasi anggaran dari APBD Surabaya murni tahun 2020 dengan besarnya sementara ini Rp196 miliar. Dari anggaran tersebut Rp160 miliar untuk pemberian sembako, kebutuhan makanan, bagi keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) selama 2 bulan.  Angka tersebut bisa begerak dinamis, karena pemerintah pusat juga memberikan kebijakan jaring pengaman sosial.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan beberapa kebijakan yang sudah dilakukan di antaranya melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman penduduk, pembuatan bilik disinfektan dan meletakkannya di kantor-kantor, fasilitas publik dan tempat-tempat umum lainnya. Pemkot juga memperbanyak pemasangan wastafel di berbagai tempat, dan juga menyebar cairan pembersih tangan.
 
Bahkan, Pemkot Surabaya juga berkali-kali memberikan alat pelindung diri (APD) ke rumah sakit di Surabaya yang telah ditunjuk menjadi rujukan penanganan COVID-19. Jadi, tidak hanya rumah sakit milik pemkot, tapi semua rumah sakit rujukan.

Selain itu, Wali Kota Risma juga menjelaskan bahwa pemkot sudah membuat posko penanganan COVID-19 dan dapur umum di Taman Surya Balai Kota Surabaya. Di dapur umum itu, pemkot membuat minuman pokak dan merebus telur untuk dibagikan kepada warga Kota Surabaya. 

"Tiap hari kami membagi-bagikan telur dan minuman pokak itu. Kenapa telur? Karena putih telur itu bisa menambah daya tahan tubuh," ujarnya. (*)