Revitalisasi Alur Pelayaran Surabaya Barat Direncanakan 2013

Surabaya - Program revitalisasi Alur Pelayaran Surabaya bagian Barat (APBS) untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus distribusi serta bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, rencananya mulai dikerjakan pada 2013. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Djarwo Surjanto di Surabaya, Rabu, menegaskan, pihaknya sangat berkepentingan dengan realisasi revitalisasi APBS itu, karena keberadaannya saat ini sudah tidak nyaman bagi pelayaran, terutama untuk menunjang arus logistik. "Revitalisasi APBS sangat mendesak untuk segera direalisasikan. Sebisa mungkin proyek itu dikerjakan tahun depan dan akhir 2013 atau awal 2014 bisa tuntas," katanya pada "Forum Group Discussion" membahas revitalisasi APBS yang digelar PWI Jawa Timur. Saat ini APBS memiliki kedalaman sekitar 9,5 hingga 10,5 meter LWS (low water spring) dengan lebar lebih kurang 100 meter. Rencananya alur diperdalam 16 meter LWS dan dilebarkan menjadi 200 meter. Djarwo mengatakan, Pelindo III saat ini sedang berpacu menuntaskan proyek Terminal Teluk Lamong yang ditargetkan bisa beroperasi pada 2014. Terminal Teluk Lamong merupakan proyek infrastruktur perluasan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan kedalaman kolam telah didesain khusus mencapai -14 LWS. "Apabila kondisi APBS masih tetap seperti sekarang, sudah pasti Terminal Teluk Lamong tidak akan bisa berfungsi maksimal untuk disandari kapal peti kemas dengan bobot 60.000 hingga 80.000 DWT. Saat ini kapal yang sandar masih berbobot 40.000 DWT," ujarnya. Menurut Djarwo, jika proyek Teluk Lamong dan revitalisasi APBS bisa selesai pada 2013, Pelindo III berani menargetkan "zero waiting time" untuk proses sandar dan bongkar muat kapal pada 2014. Pihaknya juga telah menyiapkan konsorsium perusahaan BUMN-BUMD untuk mengelola dan melakukan revitalisasi APBS, terdiri dari Pelindo III, Petrokimia Gresik, Wijaya Karya, dan Jatim Grha Utama (BUMD Pemprov Jatim). "Proyeksi awal hasil studi untuk revitalisasi dan pengelolaan pada beberapa tahun awal mencapai 73 juta dolar AS atau lebih dari Rp700 miliar. Kementrian Perhubungan juga telah memberikan hak 'Right to Match' kepada Pelindo III beserta konsorsium dalam pengelolaan dan revitalisasi APBS," tambahnya. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menegaskan, keberadaan APBS sangat vital bagi Jatim, karena merupakan alur utama bagi lalu lintas pelayaran. "Saat ini proses 'loading' barang dan muatan logistik di Pelabuhan Tanjung Perak mencapai tiga-empat hari dan kapal harus antre untuk bongkar muat. Keadaan seperti jelas sangat tidak efisien," katanya. Menurut Gus Ipul, Pemprov Jatim sangat mendukung segera dilakukannya revitalisasi APBS, baik pendalaman maupun pelebaran, sehingga arus barang menjadi lebih lancar dan pertumbuhan ekonomi Jatim juga ikut terpacu. Pipa Bawah Laut Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim Wahid Wahyudi mengingatkan bahwa proyek revitalisasi APBS tidak bisa dikerjakan apabila pipa gas bawah laut yang berada di alur tersebut tidak dipindahkan. "Sukses tidaknya revitalisasi APBS tergantung pada pemindahan pipa gas bawah laut. Kalau revitalisasi APBS bisa terlaksana, dampaknya bagi perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi Jatim sangat besar," katanya. Sementara itu, Field Manager PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, Seth Ambat, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk proses pemindahan pipa gas bawah laut agar bisa melancarkan proyek revitalisasi APBS. "PHE saat ini sedang menunggu proses tender relokasi pipa gas yang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, agar tidak muncul masalah hukum. PHE berkomitmen untuk menangani pipa gas bawah laut yang memotong alur," ujarnya. Ketua PWI Jatim Akhmad Munir menjelaskan, forum diskusi ini merupakan salah satu upaya PWI Jatim untuk mendorong percepatan revitalisasi APBS yang sejak lama belum ada kejelasan untuk direalisasikan. "Padahal, Pelabuhan Tanjung Perak punya peran vital sebagai pintu utama arus perdagangan Jatim dan juga untuk Indonesia bagian timur," katanya dengan menambahkan hasil FGD akan diserahkan kepada Presiden sebagai bahan masukan. (*)