Jakarta (ANTARA) - Selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan uang negara senilai Rp1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi.
"Nilai tersebut berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan dan penguasaan kembali kawasan hutan," demikian tertulis dalam laporan riset 'Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' yang dirilis NEXT Indonesia Research & Publications di Jakarta, Sabtu.
NEXT Indonesia mencatat sepanjang satu tahun pertama pemerintahan berjalan, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan penguatan.
Sebanyak 43 kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dari pemberantasan korupsi ini, Kabinet Merah Putih dalam setahun terakhir mampu menekan potensi kerugian negara hingga Rp320,4 triliun," tulis laporan tersebut.
Kasus dengan kerugian terbesar yang berhasil diungkap adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero) dengan nilai kerugian mencapai Rp285 triliun.
Kasus ini terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2023 dan menjadi salah satu sorotan utama aparat penegak hukum dalam setahun terakhir.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
Hal tersebut kembali disampaikan saat berdialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes dalam ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10).
Prabowo menyebut bahwa korupsi merupakan 'penyakit berbahaya' yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas.
"Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi," ujar Prabowo.
Lebih lanjut, laporan NEXT Indonesia juga memotret sejumlah kebijakan awal pemerintahan Prabowo-Gibran dalam bidang ekonomi, antara lain penghapusan piutang macet UMKM di perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Selain itu, pemerintahan juga merancang delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.
NEXT Indonesia mencatat sejumlah program Quick Wins ini semacam strategi pukulan awal yang dirancang agar publik langsung merasakan efek kebijakan dalam waktu relatif singkat. Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, hingga cetak sawah menjadi bagian dari PHCT.
Program cepat juga bagian penting untuk memperkuat kuda-kuda perekonomian, yang kini tak lagi terkesan elitis. Tampak nyata dan langsung dirasakan penerima manfaat akhir, yakni rakyat.
