Koperasi kelola tambang dan mineral jadi terobosan revolusioner

Situbondo (ANTARA) - Direktur Eksekutif Nasional Institut Riyanda Barmawi mengatakan langkah Menteri Koperasi Ferry Juliantono membuka kesempatan bagi koperasi mengelola tambang dan mineral menjadi terobosan revolusioner yang menandai babak baru dalam sejarah gerakan koperasi di Indonesia.

"Kami apresiasi langkah Menteri Koperasi memberi kesempatan bagi koperasi untuk mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.

Pelibatan koperasi dalam sektor strategis seperti pertambangan, lanjut Riyanda, merupakan bentuk nyata dari demokratisasi ekonomi nasional, di mana rakyat diberi akses langsung terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, ini menjadi yang pertama kalinya koperasi mendapat kepercayaan dan legitimasi penuh untuk mengelola sumber daya alam strategis seperti tambang dan mineral.

"Jadi, ini bukan hanya kemajuan regulasi, tapi juga kemajuan paradigma ekonomi nasional," kata Riyanda.

Kebijakan Menteri Koperasi ini, katanya, akan memperluas partisipasi ekonomi masyarakat sekaligus memperkecil ketimpangan antara korporasi besar dan pelaku usaha berbasis rakyat.

Riyanda menyampaikan dengan izin seluas 2.500 hektare, koperasi kini memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem usaha tambang yang berkeadilan, mandiri dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

"Koperasi bisa menjadi pemain baru yang profesional, transparan dan beretika dalam industri tambang. Dengan pendampingan yang baik, koperasi mampu menghadirkan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar," katanya.

Ia menambahkan, penerapan prinsip tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab juga penting di setiap koperasi yang akan mengelola tambang.

"Kebijakan ini harus diikuti dengan mekanisme kontrol dan pelatihan teknis agar koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga melestarikan alam dan memberdayakan masyarakat lokal," kata Riyanda.