Surabaya (ANTARA) - Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan nilai Pancasila harus tampak dari perilaku warga setelah Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 1.360 Kampung Pancasila di 153 kelurahan di kota setempat.
"Program yang digagas Pemkot bersama Forkopimda ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara tuntas," katanya di Surabaya, Rabu.
Ia mengemukakan, program Kampung Pancasila harus menjadi lebih dari sekadar slogan dan harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di setiap kelurahan.
Menurut Fathoni, Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa yang harus dihidupkan dalam perilaku sosial warga, bukan hanya dijadikan simbol atau atribut seremonial.
"Kalau Kampung Pancasila ini bisa berjalan dengan baik, maka kehidupan sosial masyarakat Surabaya akan mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila ini adalah ideologi pemersatu bangsa yang beragam dan multikultural," katanya.
Ia menuturkan, tanggung jawab besar berada di pundak lurah dan camat untuk menumbuhkan serta memelihara nilai-nilai tersebut di wilayahnya. Ketika muncul persoalan di tengah warga, semangat musyawarah mufakat harus menjadi jalan utama penyelesaian.
"Tidak boleh ada yang kuat menindas yang lemah. Tidak boleh ada persekusi karena perbedaan agama atau keyakinan. Semua warga negara yang berketuhanan itu sah dan harus hidup berdampingan secara damai," tutur Fathoni.
Fathoni menilai, keberhasilan Kampung Pancasila bisa diukur dari sejauh mana nilai-nilai dasar bangsa itu benar-benar hadir di tengah masyarakat. Misalnya, tidak ada konflik horizontal antarwarga, tidak ada persekusi atas dasar perbedaan keyakinan, dan masih tumbuhnya semangat gotong royong.
"Kalau masih ada konflik antarwarga, kesenjangan sosial, atau kurangnya kepekaan terhadap sesama, berarti nilai-nilai Pancasila belum benar-benar hidup di situ,” ucapnya.
Ia juga menegaskan, Kampung Pancasila harus menjadi role model kehidupan sosial di setiap wilayah kelurahan. Ia mencontohkan, penerapan sila keempat bisa diwujudkan lewat budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah warga.
Sila kelima, yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat terlihat dari upaya saling membantu antarwarga tanpa memandang status sosial.
"Kalau yang kaya membantu yang miskin, kalau warga menjaga satu sama lain, itu baru mencerminkan keadilan sosial," ujarnya.
