Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat (P3M) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membantu membangun bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Koordinator P3M UMM Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Prof Dr Indah Prihartini menjelaskan bahwa awalnya program hanya difokuskan pada sektor pertanian dan peternakan.
"Namun, setelah mendapat masukan dari pemerintah daerah, perikanan juga dimasukkan sebagai bagian dari pendampingan, karena adanya sejumlah persoalan yang perlu segera diatasi," kata Prof Indah di Malang, Jawa Timur, Jumat.
Salah satu fokus program ini ada pada peternakan sapi potong, khususnya sapi bali.
Menurut Indah, produktivitas sapi di NTT masih rendah. Apalagi, dengan ketersediaan pakan yang terbatas dan masalah kesehatan hewan yang belum tertangani dengan baik.
“UMM mengajak tenaga ahli bidang pakan dan kesehatan hewan. Kami juga melakukan manajemen pembibitan, karena saat ini proses reproduksi masih dilakukan secara kawin alam. Kami ingin menyeleksi bibit sapi potong yang produktivitasnya tinggi, sehingga ke depan dapat terbentuk pusat pembibitan sapi potong,” ujarnya.
Pada bidang pertanian, lanjutnya, NTT memiliki potensi tanaman hortikultura, padi, dan jagung, dengan jagung sebagai komoditas dominan. Terdapat pula sentra beras di dua kecamatan di TTS, serta berbagai wilayah yang menjadi sentra jagung.
Tanaman hortikultura umumnya ditanam di sekitar pemukiman warga. Permasalahan utama yang dihadapi adalah menurunnya kualitas tanah.
UMM berencana memperbaiki sistem budi daya sekaligus meningkatkan kesuburan lahan. Salah satunya dengan melakukan pertanian secara organik.
“Kami kemarin sempat mengunjungi daerah Bonleu. Di sana, ketersediaan air sepanjang tahun berlimpah, tetapi masyarakat hanya menanam padi sekali setahun, dari Juni hingga Desember," katanya.
Setelah diamati, katanya, masalahnya bukan pada air, melainkan pada kondisi tanah yang kehilangan bahan organik, karena debit air tinggi. "Kami akhirnya membuat demplot untuk uji coba, apakah memungkinkan dilakukan tanam padi minimal dua kali dalam setahun,” ujarnya.
Selain itu, UMM bersama Dinas Pertanian setempat telah berkolaborasi mengenai penanganan hama melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) serta rencana penerapan inovasi teknologi pertanian yang dihasilkan UMM.
Pihaknya juga menyoroti produktivitas padi yang masih berkisar 4–5 ton per hektare, angka yang dinilai masih rendah.
Indah menegaskan bahwa tujuan akhir program ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi dan pendapatan petani. Jika produksi padi, jagung, dan hortikultura meningkat, tentu pendapatan petani juga meningkat.
Dengan daya beli yang lebih baik, mereka akan lebih mudah mengakses pangan bergizi. Harapannya, hal ini dapat mengurangi angka stunting.
Hal yang sama berlaku di bidang peternakan, dimana peningkatan produktivitas ternak akan mendukung peningkatan pendapatan dan akses gizi masyarakat.
Adapun program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat UMM di NTT diharapkan menjadi model kolaborasi antara universitas, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.
Sebagai dukungan dari pemerintah daerah, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten TTS Yehuda Tunliu menyampaikan apresiasi atas perhatian UMM terhadap pengembangan pertanian di wilayahnya.
“Persoalan kemiskinan dan tingginya angka stunting menjadi pergumulan pemerintah daerah. Kehadiran UMM melalui program Profesor ini sangat berdampak bagi masyarakat. Kami menyambut baik, mendukung penuh, dan berharap kolaborasi ini dapat berjalan maksimal," katanya.
Ke depan, katanya, pihaknya berharap program ini mampu membawa perubahan perilaku petugas teknis pertanian dan petani sebagai pelaku utama, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat TTS,” pungkasnya.
Kegiatan P3M UMM di TTS dan TTU, NTT berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2025, dengan fokus pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
