Surabaya (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berkomitmen mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah berbasis model ekonomi sirkular yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Ini akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari tingkat rumah tangga hingga industri besar,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nurkholis di Surabaya, Jumat.
Ia menyebutkan beberapa langkah konkret yang akan dan telah dijalankan, yakni memperkuat Gerakan Bank Sampah dan TPS 3R di setiap desa/kelurahan karena merupakan ujung tombak sampah dipilah.
Pemprov berupaya untuk mengedepankan pengurangan sampah dari sumbernya mengingat jenis karakteristik sampah 60,94 persen merupakan sampah organik.
Sampah organik tersebut dapat dijadikan pupuk kompos sebagai bahan perbaikan kualitas media tanam baik pertanian atau perkebunan organik.
Sebanyak 38,06 persen sisanya merupakan sampah an-organik yang dikelola melalui reduce, reuse, recycle (3R).
Selanjutnya, pendekatan model sirkular ekonomi yang melibatkan komunitas dan masyarakat dilakukan ketika pengembangan bank sampah di Jatim 5.170 unit, program inovasi Desa Berseri sebanyak 1.126 desa/kelurahan, serta TPST 3R sebanyak 223 unit.
Selain itu, pemprov mendorong inovasi dan kewirausahaan hijau dengan memberikan dukungan permodalan, pelatihan, dan pemasaran bagi para pelaku usaha daur ulang dan industri kreatif yang mengolah sampah menjadi produk bernilai tinggi.
Pemprov juga mendorong industri untuk menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas sesuai Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Dengan ketentuan itu berarti produsen ikut bertanggung jawab atas kemasan produknya pasca-konsumsi baik melalui program take-back, daur ulang, atau redesign kemasan yang lebih ramah lingkungan.
Industri juga harus mengembangkan pusat inovasi pengolahan sampah yang dilengkapi teknologi tepat guna untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan pupuk cair serta sampah anorganik menjadi bahan baku industri.
“Menerapkan green procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan prioritaskan produk-produk hasil daur ulang dan ramah lingkungan,” katanya.
