Pemprov Jatim siapkan skema pembiayaan untuk siswa Madrasah Aliyah

Yang menarik usulan Bu Gubernur terkait dengan BPOPP…

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema pembiayaan bagi siswa Madrasah Aliyah (MA) yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai upaya meringankan beban masyarakat di wilayah setempat.

"Yang menarik usulan Bu Gubernur terkait dengan BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) untuk Madrasah Aliyah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, M Yasin, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Ia menjelaskan, untuk besaran bantuan bagi siswa MA tersebut saat ini masih didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Pemprov Jatim telah mengajukan usulan anggaran sekitar Rp250 ribu sampai Rp350 ribu per siswa.

Menurut Yasin, mekanisme penyaluran bantuan tersebut akan dirancang menggunakan pendekatan unit cost kepada lembaga pendidikan, mengingat bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung operasional.

Meski Madrasah Aliyah merupakan kewenangan pemerintah pusat, lanjutnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tetap memandang penting memberikan perhatian karena para siswa tersebut merupakan warga Jatim.

Pemprov Jatim sendiri, telah memberikan dukungan biaya pendidikan bagi SMA/SMK negeri maupun swasta, telah mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sebagai informasi, pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, dalam sidang paripurna di DPRD setempat, anggaran terdapat beberapa perubahan termasuk anggaran sektor pendidikan.

Ia menambahkan, anggaran sektor pendidikan terdapat peningkatan, dimana pada 2025 dianggarkan 32 persen dari total anggaran, dan pada tahun 2026 meningkat jadi 33 persen atau sebesar Rp9,7 triliun.

Secara umum pendapatan daerah Jawa Timur pada 2026 ditargetkan mencapai Rp28,26 triliun, dengan belanja Rp29,26 triliun sehingga ada pembiayaan daerah yang nantinya harapkan ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp994,02 miliar.