Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur memastikan akan mengawal berbagai program pemerintahan di tingkat provinsi maupun nasional, sejalan dengan sikap politik partai yang diambil pasca-Kongres VI di Bali sebagai penyeimbang pemerintahan.
"Jika program-program pemerintah itu bagus, kita akan terus mendukung. Jika ada yang kurang tepat, kita akan memberikan masukan. Itu yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Bekalnya kami untuk sampai kepada masyarakat," ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari Bisowarno di Surabaya, Selasa.
Sikap ini, kata Untari, akan dijadikan pijakan politik oleh pengurus PDIP di daerah, termasuk dalam menyikapi jalannya pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, meskipun pada Pilgub 2024 lalu, PDIP tidak menjadi partai pengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.
Menurut Untari yang juga menjabat Ketua Komisi E DPRD Jatim, PDIP akan tetap memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tepat sasaran, seperti program beasiswa untuk keluarga miskin ekstrem.
“Pemberian beasiswa ini sudah tepat karena menjadi bagian dari intervensi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Beasiswa itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak, termasuk membeli peralatan sekolah,” katanya.
Selain itu, program Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera (Putri Jawara) juga dinilai sebagai langkah positif dari pemerintah provinsi.
Program tersebut memberikan bantuan permodalan sebesar Rp3 juta kepada perempuan kepala keluarga atau mereka yang suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini kan hal yang bagus. Kalau bagus ya harus didukung," kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Malang itu.
Sebelumnya, dalam penutupan Kongres VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8), Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya akan mengambil posisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Megawati menyatakan PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun juga akan bersuara lantang terhadap setiap penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, serta supremasi hukum yang berkeadilan.
