Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong pemerintah melakukan penguatan implementasi Program Koperasi Merah Putih (KMP) di tingkat desa.
“Kami melihat masih ada persoalan terkait KMP ini. Belum ada sinkronisasi dan pemahaman yang sepadan antara kepala desa, direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan ketua koperasi. Setelah mendapat legalitas, mereka belum tahu langkah selanjutnya,” kata Anggota Komisi C DPRD Jatim, Guntur Wahono, di Surabaya, Sabtu.
Menurut Guntur, lemahnya sinergi antar unsur pelaksana di desa menyebabkan implementasi program KMP belum berjalan optimal. Padahal, KMP memiliki semangat besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Ia menambahkan, banyak kepala desa masih bingung dengan tanggung jawab program ini, terutama karena keterlibatan dana desa sebagai jaminan awal pengembangan koperasi.
“Di sisi lain, pengurus BUMDes merasa tersinggung karena perhatian pemerintah lebih condong ke KMP yang baru lahir. Padahal, BUMDes sudah lama hadir sebagai lembaga ekonomi desa. Ini menimbulkan kecanggungan di lapangan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, DPD PDI Perjuangan Jatim, kata Guntur, telah mengerahkan kader-kader yang sebelumnya mendapat pelatihan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Partai untuk turun langsung mendampingi koperasi di desa.
“Pimpinan partai kami telah memerintahkan agar seluruh kader yang telah dilatih ikut mengawal jalannya program ini. Di setiap koperasi akan ada kader kami yang siap mengambil peran sebagai pendamping dan penggerak informasi. Ini bentuk tanggung jawab ideologis dan struktural partai,” tuturnya.
Guntur menegaskan pentingnya koperasi sebagai sarana kolektif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar program ini tidak dijalankan setengah hati.
“Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat. Jangan sampai tujuan mulia ini gagal hanya karena kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis,” katanya.
Ia juga mendesak pemerintah pusat untuk lebih serius menyiapkan regulasi yang tidak tumpang tindih dan menyediakan peta jalan yang jelas bagi pelaksanaan program koperasi, khususnya di daerah.
Menurut dia, keberhasilan KMP sangat bergantung pada sinergi dan kejelasan peran dari tingkat pusat hingga desa.
“Jangan sampai program ini malah jadi masalah baru bagi desa gara-gara sosialisasinya kurang baik,” ujar politisi Dapil Tulungagung-Blitar tersebut
