Kediri (ANTARA) - Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya memulai kembali program untuk penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sebagai upaya mengendalikan harga beras menjadi lebih stabil.
Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan program SPHP adalah penugasan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog mulai Periode Juli hingga Desember 2025.
"Program ini merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mengendalikan harga beras yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan. Dengan adanya SPHP diharapkan harga beras akan lebih stabil, daya beli masyarakat terjaga dan pangan pokok utamanya beras selalu tersedia," katanya dalam keterangannya di Kediri, Rabu.
Pihaknya telah melakukan peninjauan secara langsung proses penyaluran beras SPHP di Kota Kediri, tepatnya di Pasar Setono Betek, Kota Kediri.
Ia mengungkapkan, penyaluran beras SPHP dilaksanakan melalui jaringan terpercaya seperti pengecer di masyarakat, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, kios pangan binaan pemerintah serta dapat bekerjasama dengan pemda setempat dalam Gerakan Pangan Murah (GPM).
Untuk harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP untuk wilayah Jawa adalah sebesar Rp12.500 per kilogram dengan kemasan 5 kilogram. Masyarakat dapat membeli beras SPHP maksimal dua kemasan dan tidak diperbolehkan menjual kembali beras SPHP yang telah dibeli.
Rizal menambahkan, dalam pendistribusiannya, juga dilengkapi dengan berbagai informasi di antaranya harga jual, pembelian maksimal dan sebagainya.
“Kami telah memasang informasi lengkap seperti harga jual, maksimal pembelian, bahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penjual yang memuat komitmen dalam menjadi jaringan mitra Perum Bulog untuk menjual beras SPHP, kalau melanggar sanksinya tegas, bisa dikenakan hukuman hingga 5 tahun penjara sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Rizal.
Ia menambahkan, sesuai penugasan oleh Kepala Bapanas bahwa terdapat ketentuan yang wajib dipatuhi mitra penyalur SPHP antara lain larangan mencampur beras SPHP dengan jenis beras lain.
Mitra penyalur SPHP juga dilarang menjual beras SPHP diatas harga HET. Selain itu, sistem distribusi beras SPHP kini berbasis digital melalui aplikasi Klik SPHP. Hanya pedagang yang telah terdaftar dan memenuhi syarat yang dapat melakukan pembelian beras SPHP.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati saat mendampingi juga mengatakan mendukung upaya dari Badan Pangan bersama Perum Bulog. Adanya beras SPHP ini dapat menjaga stabilitas harga.
Tujuan dari program ini juga baik, yakni untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga bagi konsumen.
"Di sini juga hadir Forkopimda Kota Kediri harapannya bisa sama-sama memantau dan mengawasi pelaksanaan dari pendistribusian beras SPHP, sehingga dengan harga yang terjangkau dan dipastikan beras ini tidak disalahgunakan," kata dia.
Wali Kota juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Perum Bulog, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di Kota Kediri. Untuk pengawasan pendistribusian beras SPHP ini akan dilakukan sosialisasi baik ke penjual maupun masyarakat.
"Jangan sampai beras SPHP ini disalahgunakan dan merugikan masyarakat," kata dia.
