Lamongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Lamongan, Selasa, mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah konkret dalam mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Pulau Morotai.
“Sinergi ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kontribusi Lamongan dalam memperkuat pembangunan nasional melalui jalur transmigrasi,” ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi nasional transmigrasi.
Dirham menyebutkan Lamongan siap berbagi pengalaman dalam pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan kebijakan berbasis potensi lokal yang dapat diterapkan di kawasan transmigrasi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Lamongan Moh. Zamroni menambahkan, ruang lingkup kerja sama tidak hanya mencakup penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan keterampilan, tetapi juga kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua daerah.
“Lamongan dapat menyuplai kebutuhan pangan seperti beras, daging ayam, dan bebek ke Morotai. Sebaliknya, Morotai bisa memasarkan produk olahan perikanan dan hasil lautnya ke Lamongan, itu akan memperkuat jejaring ekonomi antardaerah,” tambahnya.
Penandatanganan MoU dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam kegiatan tersebut, Wamentrans menyerahkan bantuan Rp35 miliar untuk penguatan kawasan transmigrasi di Maluku Utara, termasuk Pulau Morotai.
Pemkab Lamongan-Morotai kerja sama perkuat kawasan transmigrasi
Selasa, 15 Juli 2025 19:02 WIB
Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara (kedua kiri) bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat disaksikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Ternate, Maluku Utara, Selasa (15/7/2025). (ANTARA/ Alimun Khakim)
