DPRD Jatim soroti penyusutan lahan pertanian

Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyoroti terus menyusutnya lahan pertanian produktif di berbagai wilayah yang dinilai dapat melemahkan ketahanan pangan masyarakat.

“Ini peringatan serius bagi sektor pertanian kita. Upaya meningkatkan produksi percuma saja kalau lahannya justru terus berkurang,” ujar Ketua Fraksi PDIPDPRD Jatim, Wara Sundari Reni Pramana di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Ia menjelaskan, rata-rata konversi lahan pertanian produktif di Jawa Timur masih cukup tinggi, yakni mencapai sekitar 5.212 hektare per tahun. Lahan-lahan tersebut umumnya berubah fungsi menjadi kawasan perumahan, industri, hingga pembangunan jalan tol.

Ia menekankan pentingnya memperkuat penerapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), memaksimalkan potensi lumbung pangan desa, serta hilirisasi hasil pertanian rakyat untuk menjaga ketahanan pangan.

Menurutnya, sekitar 35 persen penduduk Jawa Timur masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Namun, implementasi tata ruang di sejumlah daerah dinilai belum konsisten mendukung perlindungan lahan pertanian.

Senada, anggota Fraksi PDIP Komisi B DPRD Jatim Ony Setiawan menyebut berbagai program teknis sebenarnya sudah dijalankan untuk menekan penyusutan lahan pertanian.

Diantaranya intensifikasi, tumpangsari, pemanfaatan lahan pekarangan, serta kerja sama dengan Perhutani untuk pemanfaatan lahan di sekitar kawasan hutan.

“Sudah dilakukan langkah-langkah teknis itu. Tapi kalau lahannya terus dialihfungsikan, ya percuma juga. Akhirnya wilayah hijau tetap tergerus,” ujarnya.

Sebagai upaya konkret, Pemprov Jatim pada 2024 mengoptimalkan sekitar 80 ribu hektare sawah dengan pola tanam IP400, atau empat kali tanam dalam setahun, di beberapa daerah lumbung pangan seperti Lamongan, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, dan Madiun.

“Langkah itu untuk mengantisipasi kekurangan produksi. Tapi kalau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kabupaten dan kota tetap tak berpihak pada pertanian, penopangnya akan habis,” kata Ony.

Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi usaha tani, misalnya melalui pengembangan peternakan, agar lahan nonsawah tetap produktif. Namun, ia mengakui proses memperoleh bantuan ternak bagi petani masih dirasa sulit.

“Tidak semua lahan bisa dijadikan sawah. Karena itu, ada bantuan ternak seperti kambing, sapi, dan ayam. Sayangnya, prosedur pengajuannya di lapangan masih cukup berbelit,” tuturnya.