Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Realisasi pendapatan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 menembus angka 102,90 persen dan menempatkannya di peringkat 8 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
"Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan bukti bahwa sinergi antar-lembaga telah berjalan optimal," kata Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto saat menghadiri kegiatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim di Surabaya, Kamis.
Dalam kegiatan pembahasan hasil monitoring sinergitas pemungutan pajak daerah dan opsen pajak tahun 2025 yang digelar Bapenda Jatim di Surabaya itu dihadiri seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten dan kota serta kepala perangkat daerah yang mengelola pajak daerah se-Jatim.
"Kami bersyukur capaian pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2024 mencapai 102,90 persen dan berhasil masuk 10 besar di Jatim. Itu jadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pemungutan pajak daerah," tuturnya.
Menurut dia, realisasi tersebut sebagian besar berasal dari pendapatan pajak daerah dan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
"Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus mendorong adanya dana cost sharing agar pemungutan pajak dan peningkatan PAD dapat berjalan maksimal," katanya.
Ia mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi itu juga menekankan pentingnya sinergitas antara Pemprov Jatim dan kabupaten/kota dengan upaya yang dilakukan antara lain sosialisasi kebijakan pajak daerah, operasi gabungan penagihan pajak dan optimalisasi pendataan objek pajak.
"Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana pembayaran, peningkatan kapasitas SDM pemungut pajak serta penghargaan kepada wajib pajak taat," ujarnya.
Ugas menjelaskan ke depan target pendapatan akan terus ditingkatkan seiring dengan penguatan sistem informasi dan digitalisasi pajak melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan (SiAPP Pemda).
"Sistem itu memungkinkan kolaborasi lintas wilayah dalam mendata dan menagih pajak kendaraan bermotor secara transparan dan terintegrasi," katanya.
Dengan capaian di atas 100 persen tersebut, lanjut dia, Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keuangan daerah, apalagi kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak akan sangat menentukan besarnya PAD yang digunakan untuk pembangunan.
