DPRD Jatim minta birokrasi akses BBM nelayan subsidi dipangkas

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Khusnul Khuluk, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi dan penyederhanaan birokrasi terkait akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di wilayah pesisir.

“Saya minta semua birokrasi bagi nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi dipangkas. Mereka jangan sampai dipersulit,” ujar Khusnul dalam keterangan tertulis di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Menurutnya, berbagai keluhan nelayan terkait kesulitan memperoleh solar subsidi semakin sering disampaikan, terutama dari daerah pesisir di Jawa Timur.

Ia menyoroti kompleksitas prosedur pengajuan BBM subsidi, khususnya bagi nelayan dengan kapal berkapasitas 12 Gross Ton (GT), yang dinilai terlalu rumit dan menyulitkan.

“Di lapangan, nelayan dengan kapal 12 GT menghadapi proses birokrasi yang terlalu rumit. Saya mohon kepada pemerintah untuk mempermudah,” kata anggota Fraksi PKS DPRD Jatim.

Selain prosedur yang berbelit, Khusnul juga menyoroti kebijakan yang melarang pembelian solar bersubsidi menggunakan jeriken, yang sebelumnya diperbolehkan.

“Saya minta kebijakan ini dievaluasi atau dihapus. Nelayan sangat membutuhkan BBM subsidi agar tetap bisa melaut,” ucap legislator asal Lumajang itu.

Lebih lanjut, Khusnul mengkritisi pemberlakuan surat rekomendasi dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (Sudin KPKP) sebagai syarat pembelian solar subsidi.

Surat tersebut dilengkapi dengan barcode dan mencantumkan kuota solar bulanan sesuai kapasitas mesin kapal masing-masing nelayan.

“Secara prinsip nelayan tidak keberatan. Tapi di lapangan banyak masalah, seperti barcode dalam surat rekomendasi yang sering kali sudah kadaluwarsa meski jatah solar belum habis. Masa berlaku barcode hanya tiga bulan,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan tersebut agar tidak semakin membebani nelayan, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir Jawa Timur.