Pemkab perbarui layanan publik lewat program Banyuwangi Melayani

Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memperbarui layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien, serta berorientasi pada pendekatan humanis melalui program Banyuwangi Melayani.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Selasa, mengatakan pemerintah daerah setempat sedang mempersiapkan program Banyuwangi Melayani karena selama ini sejumlah masyarakat yang mengakses layanan terkadang mengalami kendala karena keterbatasan informasi terkait dengan regulasi layanan, seperti perizinan, pendidikan, dan kesehatan.

"Salah satunya yang menyebabkan kendala adalah keterbatasan informasi di masyarakat dan komunikasi dengan para tenaga teknis di lingkungan Pemkab Banyuwangi, simpul inilah yang coba kami urai dalam program ini," ujarnya.

Ia menjelaskan program Banyuwangi Melayani merupakan komunikasi langsung masyarakat dengan tenaga teknis di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Setiap OPD, katanya, akan menyediakan kontak person, mulai kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi dan bisa diakses, sehingga berbagai kendala yang ditemukan masyarakat bisa segera tertangani.

Melalui program Banyuwangi Melayani, ujarnya, masyarakat bisa menyampaikan kendala ataupun mengakses informasi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang masing-masing.

"Sebenarnya selama ini sudah ada layanan call center 112 yang beroperasi 24 jam untuk menerima laporan warga, jadi kami tambah dengan Banyuwangi Melayani agar lebih spesifik," kata Ipuk.

Ia menjelaskan program Banyuwangi Melayani ini juga untuk menghadirkan layanan yang humanis, karena transformasi digital yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi belum sepenuhnya bisa diadaptasi oleh masyarakat.

"Hal ini perlu jembatan komunikasi dan kami ingin menekankan komunikasi yang humanis dan edukatif," kata dia.

Menurut dia, anggapan segala bentuk pelayanan yang menyangkut instrumen negara akan dikaitkan dengan kewenangan Pemkab Banyuwangi, padahal secara regulasi melibatkan instansi vertikal, seperti kementerian, pemerintah provinsi, bahkan pihak ketiga.

Salah satu contohnya, terkait dengan perizinan, dalam proses penerbitan izin usaha ataupun izin bangunan ini tidak semata domain pemkab.

"Tapi juga ada kewenangan kementerian, kewenangan tim independen, konsultan dan lain-lain. Jadi, ini perlu disampaikan, sejauh mana kendala yang terjadi," katanya.

Ia mengatakan program Banyuwangi Melayani bakal menyajikan sejumlah nomor WhatsApp dari masing-masing kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi.

"Nanti informasi ini akan disebar di berbagai kantor dan titik strategis di Banyuwangi, dan prinsipnya semua harus terlayani sebaik-baiknya," kata Bupati Ipuk.