Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Deni Wicaksono mempertanyakan proses pengambilan Personal Identification Number (PIN) dalam sistem penerimaan peserta didik baru (SPMB) secara manual yang dinilai menyulitkan.
Deni di Surabaya, Jawa Timur, Selasa mengatakan bahwa pengambilan PIN SPMB tingkat SMA/SMK secara manual tersebut menimbulkan antrean panjang di sejumlah daerah dan menyulitkan para orang tua siswa.
“Di era digital seperti sekarang, semestinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu mengoptimalkan teknologi untuk mendesain sistem yang lebih sederhana, memudahkan, dan tetap terverifikasi dengan baik,” katanya.
Ia meminta Pemprov Jatim untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Ia menyebut antrean panjang bahkan sudah terjadi sejak dini hari di sejumlah wilayah, akibat keharusan pengambilan PIN secara luring (offline) di sekolah.
“Ini menjadi catatan serius bahwa kinerja Pemprov Jatim di sektor pendidikan masih perlu pembenahan. Digitalisasi SPMB seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di tahap awal pendaftaran,” ujarnya.
Deni menilai, praktik yang terjadi saat ini justru menimbulkan “sumbatan” dalam proses digitalisasi pendidikan, karena masih adanya prosedur yang harus dilakukan secara tatap muka, seperti verifikasi dan pengambilan PIN.
“Ini seperti mobil di jalan tol yang tiba-tiba harus melewati gundukan besar. Akibatnya harus mengerem, antre panjang, dan membuat macet. Kalau di awal sudah online, maka seharusnya tidak ada portal di tengah jalan,” tuturnya.
Ia mencontohkan, penerapan sistem daring penuh bisa dilihat pada pendaftaran siswa SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang dinilai berjalan lebih efektif dan efisien.
Deni juga memahami kekhawatiran orang tua siswa karena PIN merupakan akses utama untuk masuk ke sistem pendaftaran online. Oleh karena itu, menurutnya, penting bagi pemerintah daerah untuk menyediakan solusi yang memudahkan.
“Tanpa PIN, siswa tidak bisa masuk sistem. Karena itu, proses pengambilannya seharusnya tidak menyulitkan,” ucapnya.
Ia berharap ke depan proses pengambilan PIN dapat dilakukan secara daring, sehingga tidak menimbulkan antrean panjang dan kelelahan baik bagi siswa, orang tua, maupun petugas sekolah.
“Ke depan harus ada sistem yang lebih simpel, yang tidak hanya memudahkan pelajar tetapi juga meringankan beban kerja para petugas sekolah. Dan jangan lupa, jaga kesehatan untuk semuanya,” tuturnya.