Jakarta (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan tidak ada niat untuk menghapus peristiwa Kongres Perempuan 1928 pada pembaruan penulisan sejarah Indonesia.
“Misalnya tadi ada yang disampaikan ada upaya untuk menghilangkan kongres perempuan. Padahal justru kita ingin memperkuat adanya keterlibatan perempuan di dalam sejarahnya itu,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia menegaskan kembali bahwa kabar penghapusan peristiwa yang melibatkan para puan itu adalah hoaks. Penyusunan sejarah versi Indonesia atau yang disebutnya sebagai Indonesia sentris merupakan hal utama.
Ia menilai sejarah bukanlah cerita masa lalu namun merupakan jembatan alam menghubungkan identitas bangsa, kebaikan politik dan perjuangan kolektif.
“Urgensi penulisan sejarah 2025, antara lain menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-Sentris, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, membentuk identitas nasional yang kuat; menegaskan otonomi sejarah/ sejarah otonom; relevansi untuk generasi muda, dan reinventing Indonesian identity atau menemukan kembali jati diri Indonesia," katanya.
Menbud mengungkapkan penulisan sejarah Indonesia ini direncanakan terdiri atas 10 jilid, yang berisi Sejarah Awal Nusantara; Nusantara dalam Jaringan Global: India dan China; Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah; Interaksi dengan Barat: Kompetensi dan Aliansi; Respons terhadap Penjajahan; Pergerakan Kebangsaan; Perang Kemerdekaan Indonesia Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi; Orde Baru (1967-1998); serta Era Reformasi (1999-2024).
"Kita tidak bisa menuliskan sejarah secara detail dan isi buku ini hanyalah garis besar. Karena sejarah ini mencakup banyak bidang, tentu isi buku ini tidak bisa mencakup secara detail. Tetapi yang ingin kita mulai, yaitu perspektif Indonesia atau Indonesia sentris," kata dia.
Menurut Menbud Fadli Zon Indonesia telah absen dalam menulis sejarah bangsa selama kurang lebih 26 tahun. Dia juga berujar bahwa ketika proses penulisan sudah mencapai 70 persen, akan dibuka sesi diskusi dengan melibatkan berbagai macam ahli sebagai bagian dari uji publik.
