Gubernur Khofifah serahkan bansos Rp7 miliar untuk warga Ngawi

Ngawi (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat senilai total Rp7 miliar untuk warga Kabupaten Ngawi yang menjadi sasaran sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim.

"Ini bagian dari asistensi sosial yang diberikan Pemprov ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Hari ini untuk Kabupaten Ngawi," ujar Gubernur Jatim Khofifah dalam kegiatan penyerahan bantuan di Pendopo Wedya Graha Kantor Bupati Ngawi, Sabtu.

Bantuan yang diserahkan secara simbolis kepada para penerima manfaat, antara lain Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) serta bantuan operasional pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Plus.

Selain itu bantuan sosial PKH Plus, zakat produktif Program KIP Putri Jawara, tali asih kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana), tali asih pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta bantuan program pemberdayaan BUMDes, program Desa Berdaya, dan program Jatim Puspa .

"Mudah-mudahan program ini bisa bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Ngawi dan berdampak signifikan dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur dan Ngawi," kata dia.

Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov Jatim terus bekerja sama dengan banyak pihak dalam penyaluran bantuan, serta memperkuat program pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Sesuai data, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur pada tahun 2020 tercatat mencapai 4,4 persen. Angka tersebut turun per September 2024 yang dirilis BPS Jatim pada Maret 2025 yang kini mencapai 0,66 persen.

"Harapannya angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur bisa terus ditekan hingga 0 persen di tahun 2026 dan di bawah 5 persen di 2029 sesuai arahan Presiden Prawbowo," kata Khofifah.

Guna mewujudkannya, Pemprov Jatim terus melakukan penguatan kolaborasi dengan pilar sosial demi menyatukan tujuan yang meliputi sumber daya manusia (SDM) pada Program Keluarga Harapan 5.262 orang, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) 666 orang, dan Tagana 1.820 orang.

Secara total, anggaran yang dialokasikan Pemprov Jatim untuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari APBD setempat mencapai Rp180 miliar yang disalurkan secara bertahap.