Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Erma Susanti minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) pastikan pemerataan kesejahteraan di tengah capaian angka penurunan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kita bersyukur, angka kemiskinan menurun di triwulan ini dan Gini rasio juga turun. Perlu kita lihat lagi, apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten dan kota, atau justru hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Erma melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Jumat.
Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan angka kemiskinan turun menjadi 9,03 persen pada Maret 2025 dari sebelumnya 9,29 persen pada Maret 2024.
Sementara Gini rasio menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan, juga menurun dari 0,372 menjadi 0,368, menandakan perbaikan distribusi ekonomi di berbagai lapisan masyarakat.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur meningkat menjadi 74,29 pada tahun 2025, naik dari 73,95 pada tahun sebelumnya.
Angka ini menempatkan Jawa Timur di posisi tengah atas secara nasional, menunjukkan kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Menurut Erma, meski capaian tersebut positif, dirinya menilai bahwa penurunan kemiskinan dan ketimpangan masih perlu diakselerasi dan dipastikan merata.
Legislator asal Dapil Tulungagung-Blitar ini menambahkan, pembangunan yang adil tidak cukup hanya dengan mengandalkan penurunan angka kemiskinan.
Menurutnya, kualitas hidup masyarakat harus menjadi indikator utama, yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh daerah, bukan hanya di kota-kota besar.
Anggota Komisi B DPRD Jatim itu juga menyoroti pentingnya memperkuat program pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, penguatan UMKM menjadi kunci dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan karena langsung menyentuh basis ekonomi masyarakat bawah.
Lebih jauh, Erma mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap inklusif.
Ia menilai, Jawa Timur sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu langkah-langkah afirmatif untuk daerah tertinggal dan kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam arus kemajuan.
