Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi setempat untuk segera memaksimalkan realisasi setiap program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.
"Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa," ujar Khofifah saat memimpin rapat pleno bersama seluruh kepala perangkat daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/5) malam.
Menurutnya, perangkat daerah tidak semata-mata bekerja mengejar indikator kinerja umum (IKU), melainkan harus memastikan setiap program berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.
"Kita bukan bekerja demi IKU. Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan yang menjadi ukurannya, antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan," katanya.
Dalam menuntaskan kemiskinan di desa, Khofifah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), seperti dalam penyediaan akses kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani tebu.
"Kadisbun harus bangun sinergi agar petani tebu dapat mengakses," katanya.
Kolaborasi tersebut mencakup Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, perbankan seperti Bank Jatim, serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung seperti jalan desa yang baik agar program pertanian dan desa wisata dapat berjalan optimal. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga diminta bersinergi.
Penanganan stunting juga menjadi perhatian. Khofifah meminta dinas kesehatan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan PKK dan posyandu.
"Alhamdulillah capaian penurunan stunting kita sudah bagus dan harus kita genjot turun lebih signifikan lagi," ujarnya.
Khofifah juga mengajak perangkat daerah menyelaraskan program dengan strategi nasional, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.
Ia menambahkan percepatan implementasi program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai prioritas.
Hingga 21 Mei 2025, pembentukan Kopdes Merah Putih telah mencapai 5.597 dari target 8.501 koperasi yang tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan.
Untuk program MBG, pemprov telah membangun 79 Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) di 38 kota/kabupaten untuk melayani 240.277 siswa.
Sedangkan sekolah rakyat tahap pertama telah hadir di 12 lokasi. Tiga lokasi tambahan telah diusulkan, yakni UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang, dan SMK Maritim Lamongan.
"Saya minta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat," katanya.
"Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan sekolah rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat," tambahnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas realisasi APBD tahun 2025. Hingga 21 Mei, pendapatan daerah mencapai Rp9,9 triliun atau 35,05 persen dari target, sementara belanja mencapai Rp6,87 triliun (22,86 persen).
