Bantuan Modal PSK Tulungagung Tidak Merata

Tulungagung - Bantuan permodalan wirausaha mandiri untuk para pekerja seks komersil (PSK) di Lokalisasi Kaliwungu dan Ngujang, Kabupaten Tulungagung, ditengarai tidak merata sehingga menimbulkan kekecewaan mereka.

"Hanya yang ikut pelatihan yang dapat bantuan permodalan serta pesangon pulang, yang tidak ikut katanya tidak terdaftar," ungkap salah seorang pemilik wisma di Lokalisasi Ngujang, Kartini (48), Kamis.

Pengakuannya itu merujuk keterangan empat anak buahnya yang memilih pulang lebih awal karena tak mendapat jatah pesangon maupun bantuan permodalan.

Padahal, lanjut dia, keempat anak buahnya yang semua berasal dari luar daerah, juga belum memiliki gambaran pekerjaan baru setelah pemerintah daerah setempat menutup lokalisasi tempat mereka mencari nafkah.

"Kami cuma 'wong cilik' (orang kecil) sehingga tidak bisa berbuat apa-apa saat yang kuasa mengambil kebijakan, meskipun untuk sangat merugikan," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Rohana (45), pemilik wisma lainnya di kompleks yang sama. Ia bahkan mengaku masih bingung hendak membuka usaha apa untuk bisa bertahan hidup.

Rohana sedikit beruntung karena memiliki sekapling lahan di luar lokalisasi yang bisa dibangun sebagai warung kopi. Namun, tidak demikian dengan sebagian pemilik wisma lain yang rata-rata tidak punya cukup tabungan.,

Mereka saat ini hanya berharap bantuan permodalan sebagai kompensasi pembongkaran bangunan senilai Rp10 juta dari pemerintah segera diserahterimakan sehingga bisa digunakan untuk membuka usaha baru.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri telah menyalurkan bantuan permodalan ke 351 wanita binaan (eks-PSK) di Lokalisasi Ngujang serta Kaliwungu, untuk pengembangan usaha mandiri di tempat asal masing-masing.

Pemberian bantuan permodalan itu merupakan bagian dari kebijakan penutupan dua lokalisasi terbesar di daerah tersebut untuk selamanya. Untuk wanita binaan yang berasal dari Kabupaten Tulungagung, masing-masing mendapat bantuan permodalan sebesar Rp5 juta, sedangkan yang dari luar daerah mendapat Rp3 juta.

Bantuan permodalan untuk usaha mandiri juga diberikan Pemprov Jatim untuk setiap pemilik wisma (germo) dengan nilai sebesar Rp10 juta per orang.

Serangkaian program pelatihan kewirausahaan mandiri telah dilakukan masing-masing pemerintah daerah, bekerjasama dengan Pemprov Jatim, untuk para mantan PSK tersebut, mulai dari ketrampilan memasak, menjahit, salon kecantikan, serta aneka seni kerajinan lainnya. (*)