Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur menyiapkan lahan seluas delapan hektare lebih di Kecamatan Kedungkandang untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso di Kota Malang, Minggu, mengatakan lahan yang diusulkan menjadi tempat pembangunan Sekolah Rakyat telah ditinjau Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Zainal Fatah.
"Kalau lahan ini sendiri delapan koma sekian hektare. Lokasinya berada di sebelah GOR Ken Arok sudah dilihat beliau (Sekjen Kementerian PU) juga dan sangat ideal," katanya.
Ia menjelaskan pembangunan yang diproyeksikan di lahan tersebut selain gedung sekolah, juga sarana dan prasarana pendukung aktivitas para pelajar.
Penyiapan saran dan prasarana tersebut untuk menyelaraskan dengan konsep Sekolah Rakyat, yakni sekolah berasrama.
Pembangunan di lahan delapan hektare lebih sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Kalau yang berangkat dari lahan baru, kalau saya lihat mekanisme yang ada sekarang, kemungkinan pada 2026. Karena, nantinya pasti ada mekanisme pengadaan barang jasanya, kemudian juga pembangunan fisiknya, meskipun desain standarnya sudah ready," ujarnya.
Saat ini, pihaknya juga sudah mempersiapkan gedung eks-Politeknik Kota Malang (Poltekom) sebagai tempat Sekolah Rakyat.
Namun, kata dia, proses belajar mengajar Sekolah Rakyat di bangunan tersebut bersifat sementara waktu.
Nantinya, katanya, jika pembangunan bangunan Sekolah Rakyat di lahan itu telah selesai, maka seluruh kegiatan akan dialihkan ke tempat itu.
"Sekolah rakyat sendiri itu ada desain standar yang memang sudah dilakukan kajian secara mendalam. Lokasi yang memang berangkat dari lahan kosong nanti akan ditempati secara ideal dan paripurna, secara kelengkapan Sekolah Rakyat sudah benar-benar komplit," kata dia.
Berdasarkan data sementara Pemkot Malang, Sekolah Rakyat di gedung eks-Poltekom mengakomodasi 100 pelajar yang dibagi dalam empat rombongan belajar (rombel). Setiap satu rombel diisi 25 pelajar, dan terdiri atas jenjang SD dan SMP
"Sekarang sedang diverifikasi calon siswa siswinya oleh Dinas Sosial. Mereka adalah yang masuk desil satu dan dua," kata Erik.
Dia menambahkan penggunaan gedung eks-Poltekom juga memprioritaskan program pemerintah pusat dengan komando Kementerian Sosial (Kemensos) bisa berjalan sedini mungkin.
Apalagi urgensi dari program ini, yakni memberikan akses pendidikan yang layak dan merata kepada anak keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem.
"Artinya, lokasi-lokasi yang sudah ada bangunan existing-nya bisa dioptimalisasikan dan dimanfaatkan. Jadi, tinggal melakukan satu pembenahan, menambah optimalisasi beberapa ruang seperti itu," ujarnya.
