Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa acara peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 terpantau aman dan lancar.
Budi mengatakan bahwa pantauan tersebut merupakan hasil monitoring dalam rapat koordinasi bersama dengan Kepala Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi bersama unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, serta TNI di Gedung Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat.
“Dari hasil monitoring, perayaan di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada buruh yang telah bersinergi dengan baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama selama peringatan Hari Buruh.
Lebih lanjut, Menko Polkam mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional.
“Semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat,” katanya.
Diketahui, Kamis ini merupakan Hari Buruh Internasional atau May Day.
Di Jakarta sendiri, peringatan Hari Buruh digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, dan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day merupakan momentum untuk memperjuangkan isu-isu kaum buruh, khususnya di Indonesia.
Di hadapan Presiden, Said Iqbal menyampaikan enam isu yang diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu menghapus alih daya (outsourcing), membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), dan memberikan upah layak.
Kemudian, membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan memberantas korupsi melalui RUU Perampasan Aset.
Sementara itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya berjanji bahwa pemerintah bersama DPR segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Presiden memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam tiga bulan ke depan.
Presiden juga mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.
