DPD Klub Logindo Jatim harap adanya evaluasi soal pembatasan operasional

Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Klub Logindo Jatim berharap adanya evaluasi terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan oleh pemerintah soal pembatasan operasional kendaraan barang menjelang Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Ketua DPD Klub Logindo Jatim, Christin Adni Susilowati dalam keterangannya di Surabaya, Kamis mengatakan evaluasi itu diharapkan agar lebih proporsional, tidak menimbulkan dampak negatif bagi sektor usaha, serta tidak menghambat arus distribusi logistik.

"Kami memahami bahwa pemerintah memiliki niat baik dalam mengatur kebijakan ini. Namun, kami melihat adanya ketidakseimbangan dalam penerapannya yang berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang," katanya.

DPD Klub Logindo Jatim menyoroti pembatasan operasional selama 16 hari, yang terlalu panjang dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi, terutama dalam sektor logistik, ekspor-impor, dan distribusi barang.

Selain itu, lanjut dia, dampak lain dari pembatasan ini adalah meningkatnya biaya tambahan yang tidak diinginkan bagi beberapa pelaku industri yang tergabung di bawah naungan Klub Logindo.

Selain itu, juga berdampak pada perusahaan produsen tidak bisa beroperasi lancar, tidak ada omset dan pemenuhan janji ke pelanggan yang tertunda.

"Untuk pengusaha ekspedisi muat kapal laut (EMKL) dan freright forwarding mengalami kebingungan siapa yang akan menanggung biaya penumpukan di pelabuhan, biaya demurage dan biaya detention yang terjadi," ujarnya.