Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan penyusunan strategi innovative financing (pembiayaan inovatif) di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rangkaian kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, seperti keterangan diterima di Surabaya, Senin.
Dalam kegiatan tersebut, Khofifah mendapatkan materi dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Materi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera merumuskan strategi yang sejalan dengan kebijakan pusat.
"Ibu Menkeu menekankan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada APBN. Ada berbagai alternatif pembiayaan yang dapat dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan optimalisasi pendapatan dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)," ujar Khofifah.
Khofifah menegaskan bahwa strategi ini menjadi penting untuk menyikapi kebijakan efisiensi yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan No. 900/833/SJ.
Ia meminta wakil gubernur, sekretaris daerah, serta BUMD untuk merespons cepat dan mengoordinasikan tindak lanjutnya.
"Alhamdulillah, respons cepat diberikan oleh pak Wagub dan pak Sekda, yang langsung menindaklanjuti dengan diskusi intensif hingga dini hari," tambahnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Khofifah menekankan pentingnya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa membebani masyarakat.
Selain itu, perbaikan pola belanja pemerintah menjadi fokus agar lebih efektif dan efisien.
"Salah satu bentuk innovative financing adalah dengan menggali sumber pembiayaan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, BUMN, dan BUMD, serta memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan mengembangkan Dana Abadi Daerah," ujar Khofifah.
Sejumlah program yang telah dijalankan Pemprov Jatim dengan skema tersebut antara lain pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan usaha mikro melalui kerja sama dengan Baznas, serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha dan BUMN/BUMD.
"Penerangan jalan di Kabupaten Madiun yang dilakukan dengan skema KPBU menjadi contoh nyata yang akan terus kami optimalkan ke depan," ujarnya.
Khofifah menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mengurangi alokasi untuk sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penyaluran bantuan sosial.
"Kami pastikan efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat," ujarnya.
Ia juga meminta jajaran Pemprov Jatim untuk terus menjalin koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan guna mendapatkan rekomendasi terbaik bagi Jawa Timur.
Khofifah menutup pernyataannya dengan mengapresiasi seluruh narasumber yang telah memberikan materi selama retret berlangsung.
"Terima kasih kepada Ibu Menkeu, Bapak Mendagri, dan seluruh jajaran kementerian yang telah memberikan materi bermanfaat. Insya Allah, akan kami tindak lanjuti sebaik-baiknya," katanya.
