Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo.
"Dalam rapat terbatas tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
AHY menyampaikan bahwa untuk mencapai target swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, serta konektivitas, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Di tengah efisiensi anggaran saat ini, kata dia, perlu dilakukan prioritas terbaik untuk mendukung program-program prioritas Presiden tanpa mengesampingkan pentingnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan saat ini maupun di masa mendatang.
Untuk itu, AHY menyatakan pihaknya akan terus mencari solusi, termasuk sumber-sumber anggaran yang tidak hanya bergantung pada APBN atau fiskal, tetapi juga dari investasi yang kredibel dan berkelanjutan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kolaborasi dengan sektor swasta juga dinilai penting agar proyek-proyek infrastruktur dapat dijalankan dengan baik.
"Swasta menjadi penting untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah agar proyek-proyek infrastruktur tadi bisa dijalankan dengan baik," ucap AHY.
Presiden Prabowo, Selasa, memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri terkait untuk membahas sejumlah isu mengenai infrastruktur.
Selain AHY, menteri-menteri yang mengikuti rapat terbatas tersebut yaitu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
