Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendukung rencana Pemerintah Kota Pasuruan untuk menghadirkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah timur.
“Saya pikir gagasan Pemkot Pasuruan untuk menghadirkan SMA Negeri sangat bagus, namun memang perlu kajian mendalam karena sampai hari ini moratorium pendirian SMA melalui Pergub (peraturan gubernur) masih berlaku di Jawa Timur,” ujar Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas di Surabaya, Selasa.
Langkah ini dinilai penting guna mengurangi disparitas pendidikan di daerah tersebut, terutama dalam sistem zonasi yang kini diubah menjadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis domisili.
Dirinya menilai gagasan Pemkot Pasuruan sangat baik, namun tetap perlu kajian lebih lanjut mengingat masih berlakunya moratorium pendirian SMA di Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 76 Tahun 2022.
Menurutnya, moratorium tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa serta memaksimalkan pemanfaatan sekolah yang sudah ada, selain juga mendukung percepatan revitalisasi SMK. Meski demikian, ia berharap kebijakan tersebut dapat dikaji ulang agar daerah dengan kondisi khusus tetap memiliki peluang mendirikan SMA baru.
“Gubernur Jawa Timur hendaknya mengkaji ulang kebijakan moratorium ini dan memberikan peluang bagi daerah-daerah dengan keadaan serta kasus tertentu untuk tetap diberikan izin pendirian SMA,” ujarnya.
Dengan luasnya wilayah Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota dan jumlah penduduk yang besar, Puguh menilai diperlukan kajian khusus untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.
Hal ini penting agar seluruh masyarakat Jawa Timur mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.
