Pemprov Jatim dorong pertumbuhan koperasi yang sehat dan aktif

Sidoarjo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus mendorong pertumbuhan koperasi yang ada di wilayah tersebut agar tidak hanya berkembang dalam jumlah, namun juga aktif dan tumbuh sehat secara kelembagaan.

"Yang lebih penting bukan sekadar ada koperasi, tetapi koperasi itu aktif dan sehat. Di Jatim, koperasi simpan pinjam merupakan yang terbanyak, namun, masih banyak persoalan yang harus dibenahi, terutama dalam kepatuhan terhadap regulasi," ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, di Sidoarjo, Rabu.

Dirinya menyatakan, peningkatan jumlah koperasi setiap tahun bukanlah tujuan utama, melainkan memastikan koperasi yang telah ada tersebut berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi anggotanya.

Menurut data Diskop UKM, jumlah koperasi di Jatim pada 2024 ada sebanyak 38.375 unit, yang lebih tinggi dibanding 2023 dengan jumlah 37.922 unit.

Sedangkan pada 2024 koperasi yang aktif, ada sebanyak 21.383 unit, dimana jumlah ini lebih kecil dibanding 2023 yang mencapai 22.039 unit.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya koperasi yang beroperasi di luar wilayah seharusnya. Ia mencontohkan koperasi yang terdaftar di Sidoarjo, tetapi membuka cabang di Kediri atau Probolinggo.

"Ini tidak diperbolehkan karena koperasi harus beroperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan yang telah ditentukan," katanya.

Pemprov Jatim terus melakukan pembinaan agar koperasi tidak hanya bertambah secara jumlah, tetapi juga semakin profesional dan berdaya saing.

Sebagai langkah pembenahan, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur mewajibkan para manajer koperasi untuk mengikuti uji kompetensi.

"Manajer koperasi yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi diharapkan digantikan oleh orang yang mampu dan menguasai. Ini penting karena mereka mengelola dana milik banyak anggota," tutur Endy.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa koperasi yang sehat harus melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara transparan dan melaporkan pembukuan keuangan dengan jelas kepada anggotanya.

"Ada koperasi yang berusaha menutupi laporan keuangan, tetapi tetap mengajak anggota dalam jumlah besar untuk rapat. Ini yang harus dibenahi," ujarnya.