Presiden: Jangan Utamakan Ego Daerah Atasi Inflasi

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para kepala daerah tidak mengutamakan ego daerah dalam mengambil kebijakan terkait pengendalian harga dan inflasi yang dapat berpengaruh buruk bagi daerah lain di sekitarnya dan juga nasional. "Tujuh tahun saya pimpin pemerintahan, kalau ingin tetapkan kebijakan lokal lihat utuh dampaknya bagi kabupaten/provinsi dan nasional. Kalau utamakan ego masing-masing maka baik untuk sesaat, namun untuk keseluruhan tidak bagus," kata Presiden saat membuka rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 2012 di Jakarta, Rabu. Kepala Negara mengingatkan stabilitas harga yang terkait dengan inflasi merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang penting, disamping pertumbuhan dan juga ketersediaan lapangan kerja. "Peran pemerintah daerah juga penting, inflasi nasional agregat dari inflasi daerah, perlu sinergi dan keterpaduan upaya untuk kendalian harga," tegasnya. Dalam lima tahun terakhir, kata Presiden, volatilitas inflasi dalam negeri cukup baik bahkan bisa dikatakan terkendali, meski demikian dengan situasi perekonomian global yang belum menentu termasuk tingginya harga komoditas pangan dan sumber energi, membuat Indonesia harus selalu menentukan langkah ekonomi dengan cermat dan terukur yang didukung oleh semua komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta dunia usaha. "Dunia usaha sering saya katakan saudara bermain di bisnis dan ekonomi dunia, tapi jangan lupa pada negeri sendiri," tukas Yudhoyono. Presiden mengatakan sejak awal ia tidak percaya pada teori bahwa perekonomian yang baik adalah pola perekonomian yang menyerahkan semuanya pada pasar untuk mencapai kesetimbangan harga. Menurut dia peran pemerintah tetap diperlukan untuk memastikan baik pengusaha maupun masyarakat sama-sama diuntungkan dan tidak ada praktik perdagangan yang curang. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah inflasi, kata Presiden, agar aliran barang tidak mengalami masalah maka didorong agar produksi barang khususnya pangan terus meningkat, selanjutnya menjaga alur distibusi barang dan memberikan informasi pada masyarakat, petani dan pembeli mengenai harga komoditas tersebut. "Solusinya kita harus berperan aktif untuk kendalikan inflasi dan tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar," ujar Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu, membuka rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 2012. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Bank Indonesia. Rakornas TPID kali ini mengambil tema meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilisasi harga melalui penguatan ketahanan pangan serta optimalisasi pemanfaatan informasi harga pangan strategis. Acara tersebut diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Wali kota serta sejumlah pejabat daerah terkait lainnya. Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, para menteri anggota kabinet dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam kesempatan itu, juga disampaikan penghargaan kepada daerah yang dinilai memiliki kinerja baik dalam pengendalian inflasi masing-masing Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Pematang Siantara, Solo dan Balikpapan.(*)