Surabaya (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menyasar sejumlah siswa SMA dan SMK sederajat sebagai upaya peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto di Kota Surabaya, Jumat, mengatakan pihaknya aktif melakukan program Goes to Campus dan Goes to School untuk mendekatkan pelayanan aktivasi IKD bagi mahasiswa dan siswa SMA sederajat.
"Kami turun langsung ke kampus dan sekolah. Selain itu, aktivasi juga tersedia di mal saat akhir pekan dan di lokasi Car Free Day," ujar dia.
Ia mengatakan aktivasi IKD saat ini tidak hanya tersedia di Mal Pelayanan Publik Siola tetapi juga di berbagai titik layanan lainnya.
"Kami juga membuka layanan di Mal Pelayanan Publik TIJ Joyoboyo, Taman Nambangan dan Taman Cahaya Pakal. Selain itu, kami hadir di 31 kantor kecamatan dan 153 kantor kelurahan, yang nantinya akan diperluas hingga ke tingkat balai RW," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Dispendukcapil berencana memperluas kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi.
"Kami akan menjalin kerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), serta kampus-kampus swasta lainnya di Surabaya," katanya.
Pada sisi lain, Eddy mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi IKD.
Ia menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya bisa dilakukan secara langsung di tempat yang telah ditentukan oleh Dispendukcapil Surabaya.
"Warga harus datang sendiri dan bertemu langsung dengan petugas resmi, baik di kelurahan, kecamatan, mal pelayanan publik, atau lokasi Goes to Campus dan Goes to School," katanya menjelaskan.
Menurut Eddy, segala bentuk penawaran aktivasi IKD melalui telepon, WhatsApp atau video call adalah modus penipuan.
"Jika ada yang meminta share screen saat aktivasi IKD, itu sudah pasti penipuan. Tujuannya adalah mencuri data di ponsel korban," ujarnya.
Di samping itu, Eddy juga mengingatkan modus lain yang harus diwaspadai masyarakat adalah penawaran aktivasi melalui situs web atau aplikasi yang tidak resmi.
"Kalau domainnya bukan go.id, sudah pasti itu bukan milik pemerintah dan berpotensi penipuan," ujarnya.
Selain sebagai identitas digital, Eddy menyampaikan bahwa IKD juga dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan kependudukan secara mandiri. Setidaknya ada lima layanan utama yang bisa diakses melalui IKD.
Layanan itu di antaranya adalah cetak ulang Kartu Keluarga (KK), update data pendidikan, pengajuan akta kelahiran tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga pengajuan akta kelahiran bagi warga yang telah memiliki NIK tetapi belum memiliki akta kelahiran.
"Ke depan, semua layanan kependudukan bisa dilakukan melalui IKD. Harapan kami, kantor pelayanan publik seperti Mal Pelayanan Publik Siola, kecamatan, dan kelurahan bisa lebih sepi karena masyarakat sudah dapat mengurus dokumen kependudukan secara mandiri," katanya.*
