Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan ekonomi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program Jawa Timur Bebas Pasung meskipun program ini telah berjalan sekitar 10 tahun.
"Kemiskinan menjadi akar masalah utama. Selain itu, minimnya pengetahuan keluarga tentang kesehatan jiwa sering kali memicu tindakan pasung ulang meskipun sebelumnya korban telah dibebaskan," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur Restu Novi Widiani saat dihubungi di Surabaya, Selasa.
Menurutnya, banyak keluarga korban pasung berasal dari kalangan tidak mampu sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Faktor lain yang menghambat adalah lingkungan masyarakat yang apatis terhadap program ini adalah karena adanya ketakutan terhadap ODGJ yang dianggap mengganggu keamanan.
"Banyak keluarga dan masyarakat merasa resah sehingga mereka menolak program ini," tuturnya.
Lebih lanjut, pada 2023, Novi mengatakan pihaknya berhasil membebaskan lima korban pasung di Kabupaten Gresik yang tersebar di Kecamatan Balongpanggang, Wringinanom, Duduk Sampeyan, Driyorejo, dan Kepulauan Bawean.
Sedangkan sepanjang 2024, sebanyak 33 korban pasung telah dibebaskan di tiga daerah yaitu Kabupaten Blitar sebanyak delapan orang, Tulungagung sebanyak 19 orang, dan Kota Kediri sebanyak enam orang.
Novi menjelaskan proses pembebasan dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan pendamping pasung, edukasi kepada keluarga korban, serta dukungan operator dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
"Namun keterbatasan infrastruktur seperti shelter penanganan ODGJ dan minimnya Posyandu Jiwa masih menjadi kendala serius," ujar Novi.
Hingga saat ini Dinsos Jatim telah membebaskan 1.594 ODGJ dari praktik pasung, sejak program bebas pasung dilaunching 2014.
"Hingga Desember 2024, tercatat 253 orang yang masih dipasung tersebar di 33 kabupaten/kota di Jawa Timur," kata Novi
Sementara itu, ia mengungkapkan beberapa daerah yang memiliki angka korban pasung cukup tinggi di antaranya Kabupaten Sampang dengan 27 kasus, Kabupaten Madiun 24 kasus, Probolinggo 19 kasus, dan Pamekasan 18 kasus.
Tak hanya itu, menurut data Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2021 sebanyak 75.998 orang atau 0,19 persen dari total penduduk mengalami gangguan jiwa berat.
Dari jumlah tersebut, 64.881 orang telah mendapatkan layanan kesehatan. Namun, angka ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas.
