Pemkot Malang Bedah 250 Rumah Tak Layak

Malang - Pemkot Kota Malang, Jawa Timur, pada tahun ini berencana membedah sebanyak 250 unit rumah tidak layak huni milik warga setempat, dengan menggunakan anggaran dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar Rp8,1 miliar. Wakil Wali kota Malang Bambang Priyo Utomo, Kamis mengemukakan, rumah yang akan dibedah tersebut hanya yang memenuhi syarat utama dan lolos seleksi yang dilakukan secara ketat oleh tim. "Sebelum menjatuhkan pilihan, tim melakukan survei dan seleksi secara ketat untuk mendapatkan rumah yang benar-benar layak untuk dibedah," paparnya. Menurut dia, untuk melancarkan program bedah rumah tersebut, pihaknya menggandeng PT Holcim Indonesia yang nantinya akan memberikan bantuan berupa subsidi semen pada rumah yang bakal dibedah serta pelatihan pada tukang yang akan menggarap rumah tersebut. Sementara Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Dr Jarot Edy Sulistyono mengatakan, sebenarnya warga miskin yang mengajukan untuk program bedah rumah cukup banyak, namun setelah melalui proses ketat yang layak hanya 250 rumah. Setiap unit rumah yang dibedah mendapatkan bantuan antara Rp12 juta sampai Rp20 juta, tergantung kondisi masing-masing rumah. "Yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah ini memang benar-benar tidak mampu dan kondisi rumahnya juga tidak layak huni," ucapnya, menegaskan. Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan umum (DPU) Kota Malang Hadi Santoso menyatakan, rumah yang bakal dibedah harus memenuhi tiga kriteria pokok, yakni kondisi rumah itu tidak layak huni (rekomendasi kelurahan), rumah berdiri di atas tanah milik sendiri (bersertifikat) dan status rumah harus legal atau tidak berada di bantaran sungai. "Oleh karena itu, rumah-rumah yang berada di sepanjang bantaran sungai tidak menjadi prioritas kami, meski kondisinya tidak layak huni. Sebab, baik status tanahnya maupun izin-izinnya meragukan," tukasnya.(*)