Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Y. Ambeg Paramarta menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak demokrasi para narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.
"Hak yang dihapus dari narapidana dan WBP hanya hak kemerdekaan bergerak, hak-hak mendasar lain seperti kesehatan dan hak demokrasi dalam Pilkada kali ini kami dukung sepenuhnya," tegas Ambeg di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, Ambeg menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan serta menjamin kelancaran pada saat pemilihan suara.
Menurut Ambeg, ada sekitar 640 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di yang tersebar di seluruh Lapas di Indonesia di mana 60 di antaranya berada di wilayah Jawa Timur.
Dalam kunjungan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo tersebut, Ambeg menjelaskan ada empat TPS yang disiapkan untuk memenuhi hak memilih 1.244 narapidana dan WBP di wilayah tersebut.
Ambeg juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di Lapas Kelas I Surabaya berjalan dengan baik dengan tingkat partisipasi yang tinggi.
"Tingkat partisipasi cukup tinggi, sekitar 70-80 persen dari total DPT yang terdaftar," ujar Ambeg.
Dalam kunjungan tersebut, Ambeg juga meresmikan Klinik Pratama Latubaya sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga terpidana.
Menurut Ambeg, melalui Klinik Pratama Latubaya yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah dapat memberikan pelayanan secara gratis bagi para keluarga terpidana dan WBP yang kurang mampu.
"Kami juga memberikan jalan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga narapidana dan WBP yang berkunjung sehingga keluarga yang kurang mampu dapat dilayani secara baik," ujar Ambeg.
Selain itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenimipas bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur turut mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan penanaman jagung di wilayah Lapas Kelas I Surabaya.
Hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kemenkumham untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.
