Jakarta (ANTARA) -
Dia mengatakan bahwa hal itu merupakan upaya jangka panjang untuk memberantas korupsi di tanah air. Menurut dia, KPK perlu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk program tersebut.
"Agar dalam jangka panjang menuju Indonesia tahun 2045, kita berharap sudah zero corruption, karena kita sudah coba mendidik generasi muda kita apa itu korupsi, sebuah kejahatan yang luar biasa," kata Johanis saat uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK yang digelar Komisi III DPR RI di, Kompleks, Parlemen, Jakarta, Selasa.
Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka pendek, menurut dia, KPK perlu menginventarisir faktor terjadinya tindak pidana korupsi. Nantinya hasil inventarisasi itu, perlu dicantumkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Pencegahan Tipikor yang disosialisasikan kepada masyarakat.
Baca juga: Gus Muhdlor siapkan saksi sidang pemotongan insentif BPPD Sidoarjo
Dia mengatakan bahwa strategi pemberantasan korupsi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, baik dengan cara pencegahan jangka pendek dan jangka panjang, maupun dengan cara penindakan.
"Aparat penegak hukum harus memiliki integritas kepribadian tinggi agar tercipta keadilan yang bersih, adil, dan berkepastian hukum yang sesuai dengan tujuan hukum," kata Wakil Ketua KPK yang masih menjabat tersebut.
Adapun Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap enam orang calon pimpinan (Capim) KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, yang merupakan hari kedua pelaksana ujian tersebut.
Enam orang Capim KPK secara berurutan, yaitu Ida Budhiati (mantan anggota DKPP), Ibnu Basuki Widodo (hakim), Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK), Djoko Poerwanto (perwira tinggi Polri), Ahmad Alamsyah Saragih (mantan anggota Ombudsman), dan Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua BPK).
