Miliki aplikasi sistem integrasi, Pemkot Surabaya raih penghargaan dari Pemprov Jatim

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan dengan predikat Sangat Cettar dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) atas aplikasi sistem integrasi bersama kinerja dan implementasi budaya Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap serta Responsif (Cettar) dalam pelayanan publik.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani dalam acara Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur 2024, di Surabaya, Rabu.

Pjs Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani mengatakan penghargaan yang diraih kali ini menambah daftar panjang prestasi yang didapatkan Kota Pahlawan, sekaligus membuktikan pelayanan publik yang berjalan sudah memenuhi unsur tanggap, transparan, serta responsif.

"Luar biasa ini (penghargaan) menambah penghargaan yang sudah didapatkan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Kota Surabaya sudah memenuhi unsur Cettar," ujarnya.

Ia mengemukakan indeks kepuasan masyarakat menjadi salah satu kriteria dalam penilaian. "Artinya pelayanan publik yang selama ini dilakukan sudah diakui dan mendapatkan respon positif dari masyarakat," ujarnya.

Restu Novi menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Surabaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik yang diberikan, karena lebih sulit dalam mempertahankan penghargaan tersebut.

"Artinya Pemkot Surabaya, semua OPD, harus melaksanakan pelayanan publik dengan lebih Cettar lagi. Saya rasa ini bukan hanya melayani masyarakat, tapi membantu dan saling terkait antara layanan satu dengan lainnya," tutur Restu Novi .

Ia mengatakan saat ini Pemkot Surabaya sedang menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan berdampak. "Salah satunya adalah meminimalisir tumpukan berkas. Semua OPD wajib menjalankan hal tersebut," tuturnya.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengapresiasi semua kabupaten atau kota yang memperoleh penghargaan, termasuk Kota Surabaya, karena penghargaan yang diberikan menjadi bukti Jawa Timur sedang membangun reformasi yang berkelanjutan dan berdampak.

"Mempercepat pelayanan publik merupakan bagian penting dari amanat grand desain untuk menjadi birokrasi yang kuat dan mendunia," katanya.

Adhy Karyono juga mendorong agar semua kabupaten/kota melakukan inovasi yang mempermudah dan bermanfaat bagi kelancaran pelayanan publik.

"Tidak hanya sekedar menciptakan inovasi baru. Paling penting bagaimana inovasi tersebut bisa direplika oleh daerah, OPT, dan OPD lainnya di seluruh Jawa Timur," ujarnya.