"Kami menerima banyak keluhan masyarakat terkait lambannya realisasi pengajuan infrastruktur melalui aplikasi SIPD, meskipun beberapa usulan telah bertahun-tahun diajukan dan disetujui dalam sidang paripurna," ujarnya di Surabaya, Kamis.
Ia mendengar langsung dari warga bahwa sejumlah usulan infrastruktur, terutama di area yang sering terkena banjir saat musim hujan, sudah lama diajukan namun belum juga terealisasi.
Menurutnya, pemerintah kota perlu menjadikan pembangunan di kampung-kampung sebagai prioritas untuk menghindari ketimpangan dan memastikan akses yang setara bagi semua warga.
Lebih lanjut, Luthfiyah menyebut bahwa percepatan pembangunan di wilayah yang membutuhkan ini tak hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga menciptakan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Percepatan pemerataan pembangunan adalah langkah penting untuk memenuhi hak-hak warga di semua wilayah Surabaya," katanya.
Ia mencontohkan, saat di wilayah Kenjeran banyak warga yang mengeluhkan pembangunan yang belum terealisasi padahal sudah lama melalukan pengajuan.
"Sebaiknya yang di kampung-kampung dan sudah lama pengajuannya dan cenderung mudah menjadi banjir jika musim hujan, bisa menjadi prioritas untuk dikerjakan dahulu oleh Pemkot Surabaya," ujarnya.
