Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut bahwa pesantren harus menjadi pionir atau pelopor pendidikan yang mengedepankan antikekerasan kepada peserta didik, sehingga pembangunan peradaban yang mencerdaskan bisa terwujud.
Ia membeberkan, para ulama dan pemimpin pesantren terdahulu telah memberikan segalanya untuk bangsa negara, khususnya dalam mendidik anak bangsa menjadi pemimpin Indonesia, sehingga tauladan yang ditunjukkan oleh para pendahulu harus menjadi contoh untuk membangun pendidikan ke depan.
Baca juga: Pengamat: Komposisi menteri Kabinet Merah Putih representasi keseimbangan
"Hari ini terjadi yang namanya ancaman darurat kekerasan di lembaga pendidikan, semua harus jujur mengakui, bukan hanya pesantren tetapi semua pendidikan yang berbasis asrama, pendidikan umum berbasis agama semua mengalami darurat kekerasan jadi semua harus menghadapinya," kata Muhaimin usai menghadiri peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2024 di Pondok Pesantren (Ponpes) Mahasina Darul Quran Wal Hadits, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi.
Lebih lanjut dia membeberkan, semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan itu khususnya pesantren.
Sebab, kekerasan terhadap perempuan, anak, seksual, dan sosial sangat merugikan bangsa.
"Oleh sebab itu, Hari Santri Nasional harus dikukuhkan juga sebagai hari antikekerasan terhadap apa pun," ujar ketua umum dari salah satu partai di Indonesia tersebut.
Pria yang kerap disapa Cak Imin itu mengapresiasi langkah ponpes tersebut yang mendeklarasikan diri sebagai pesantren yang ingin melawan segala bentuk tindakan kekerasan yang mengatasnamakan pendidikan.
"Deklarasi ini penting, karena reputasinya dirusak oleh sejumlah oknum pengelola pesantren yang mengatasnamakan pesantren," kata dia yang baru sehari bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (21/10).
Pimpinan Ponpes Mahasina Darul Quran Wal Hadits KH Abu Bakar Rahziz mengatakan ponpes itu berkomitmen membantu pemerintah untuk menjadikan para santri sebagai pemimpin bangsa dan negara Indonesia ke depan, tanpa menerapkan bentuk kekerasan apa pun yang mengatasnamakan pendidikan.
"Ponpes ini banyak menampung berbagai kalangan, jadi dari situ saja kami sudah menerapkan antikekerasan sosial atau diskriminasi," ujar dia.
Sementara itu, peringatan Hari Santri Nasional (HSN) mulai diterapkan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada 2015.
Hari itu diperingati sebagai bentuk mengingat dan meneladani semangat jihad para santri, dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelorakan para ulama.
"Hari ini terjadi yang namanya ancaman darurat kekerasan di lembaga pendidikan, semua harus jujur mengakui, bukan hanya pesantren tetapi semua pendidikan yang berbasis asrama, pendidikan umum berbasis agama semua mengalami darurat kekerasan jadi semua harus menghadapinya," kata Muhaimin usai menghadiri peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2024 di Pondok Pesantren (Ponpes) Mahasina Darul Quran Wal Hadits, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi.
Lebih lanjut dia membeberkan, semua pihak harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan itu khususnya pesantren.
Sebab, kekerasan terhadap perempuan, anak, seksual, dan sosial sangat merugikan bangsa.
"Oleh sebab itu, Hari Santri Nasional harus dikukuhkan juga sebagai hari antikekerasan terhadap apa pun," ujar ketua umum dari salah satu partai di Indonesia tersebut.
Pria yang kerap disapa Cak Imin itu mengapresiasi langkah ponpes tersebut yang mendeklarasikan diri sebagai pesantren yang ingin melawan segala bentuk tindakan kekerasan yang mengatasnamakan pendidikan.
"Deklarasi ini penting, karena reputasinya dirusak oleh sejumlah oknum pengelola pesantren yang mengatasnamakan pesantren," kata dia yang baru sehari bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (21/10).
Pimpinan Ponpes Mahasina Darul Quran Wal Hadits KH Abu Bakar Rahziz mengatakan ponpes itu berkomitmen membantu pemerintah untuk menjadikan para santri sebagai pemimpin bangsa dan negara Indonesia ke depan, tanpa menerapkan bentuk kekerasan apa pun yang mengatasnamakan pendidikan.
"Ponpes ini banyak menampung berbagai kalangan, jadi dari situ saja kami sudah menerapkan antikekerasan sosial atau diskriminasi," ujar dia.
Sementara itu, peringatan Hari Santri Nasional (HSN) mulai diterapkan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada 2015.
Hari itu diperingati sebagai bentuk mengingat dan meneladani semangat jihad para santri, dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelorakan para ulama.
