Surabaya (ANTARA) - Politisi muda Bayu Airlangga menilai bahwa buku karya Prabowo Subianto yaitu Paradoks Indonesia dan Solusinya merupakan refleksi kritis terhadap perekonomian Indonesia.
Bayu menuturkan buku tersebut tidak hanya menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia, tetapi juga memberikan solusi konkret yang berfokus pada ekonomi kerakyatan.
"Buku ini tidak hanya menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia, tetapi juga menawarkan solusi konkret dengan fokus pada ekonomi kerakyatan," ujar Bayu yang juga Wakil Ketua Partai Golkar Jawa Timur dalam keterangan di Surabaya, Minggu.
Dalam buku tersebut, Prabowo Subianto menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia serta langkah-langkah solutif untuk mencapai kemajuan.
Bayu menilai pemikiran Prabowo yang tertuang dalam buku itu sangat relevan dengan kondisi ekonomi bangsa saat ini, di mana Indonesia yang kaya sumber daya alam, justru menghadapi realitas kemiskinan di kalangan rakyatnya.
Bayu juga mengapresiasi visi Prabowo yang selalu menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan ekonominya terutama dalam konteks Pilpres 2024.
"Prabowo konsisten dengan ide ekonomi kerakyatannya. Kali ini, ia menekankan pentingnya kebersamaan dan keberlanjutan untuk mencapai Indonesia Emas 2045," tutur Bayu.
Dalam bukunya, Prabowo mengkritik sistem ekonomi oligarki yang menyebabkan kekayaan negara terkonsentrasi di tangan segelintir elit, dengan 66 persen kekayaan nasional dikuasai oleh 10 persen orang terkaya.
Bayu menyatakan sepakat dengan analisis Prabowo terkait kebocoran ekonomi dan kebijakan yang tidak tepat, yang menyebabkan aliran uang Indonesia ke luar negeri.
Fenomena seperti misinvoicing dalam ekspor dan penempatan dana pengusaha di luar negeri menjadi contoh konkret dari masalah ini.
"Jika sistem ini tidak segera diperbaiki, Indonesia akan terus terperangkap dalam ketergantungan utang dan sulit mencapai kemakmuran sejati," ujar Bayu.
Lebih lanjut, Bayu mendukung gagasan Prabowo yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan target dua digit, sebagai upaya membawa Indonesia keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah.
"Visi Prabowo tentang ekonomi kerakyatan dan upaya menghentikan kebocoran anggaran negara adalah langkah penting agar ekonomi kita benar-benar berpihak pada rakyat," ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya swasembada pangan, energi, dan air bersih, serta reformasi dalam pengelolaan negara untuk memastikan kemandirian dan kedaulatan Indonesia.
Hal ini, menurut Bayu, sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana percepatan pembangunan harus didasarkan pada penguatan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila.
"Keberlanjutan pembangunan yang inklusif, sebagaimana yang tercermin dalam visi Prabowo, sangat krusial. Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga oleh masyarakat desa, UMKM, dan sektor-sektor yang paling membutuhkan," katanya.
