Pemkot Kediri evaluasi realisasi program mal pelayanan publik

Kota Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, mengevaluasi realisasi program mal pelayanan publik (MPP) yang beroperasi di kota ini agar bisa segera dicarikan solusi dari berbagai masalah.

Penjabat Wali Kota Kediri Zanariah pada kegiatan evaluasi MPP triwulan III di Kediri, Selasa, mengemukakan terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pelaksanaan program MPP di Kota Tahu tersebut.

Hal pertama, kata dia, disiplin kerja. Dia berharap seluruh pegawai dapat meningkatkan disiplin kerjanya sesuai standar operasional prosedur (SOP) karena disiplin yang tinggi akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Yang perlu diperbaiki selanjutnya adalah adanya keterbatasan luas MPP menjadi kendala dalam mengakomodasi seluruh unit pelayanan publik yang seharusnya ada," ujarnya.

Baca juga: Kediri dapat penghargaan "Kelurahan Berseri" dari Pemprov Jatim

Selain itu, kata Zabariah, masalah lainnya adalah sarana dan prasarana pendukung MPP masih perlu dilengkapi seperti tempat ibadah, ruang disabilitas, dan klinik kesehatan demi memberikan kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.

"Masalah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Kediri tetap harus kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan tambahan, bisa dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada," kata dia.

Ia juga menambahkan masalah terakhir adalah kurangnya komitmen dari beberapa unit pelayanan publik dalam mewujudkan pelayanan prima.

Zanariah menjelaskan untuk mewujudkan visi MPP Kota Kediri sebagai pusat pelayanan publik yang modern, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, perlu mengambil langkah-langkah strategis yang konkret.

Beberapa langkah itu seperti implementasi penuh sistem manajemen ISO 9001:2015. Kemudian, peningkatan anggaran pengelolaan MPP dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan teknologi. Lalu, penerapan sistem reward dan punishment untuk memotivasi pegawai.

"Saya menyadari bahwa implementasi ketiga strategi ini membutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, saya mengajak untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan MPP Kota Kediri yang lebih baik," kata dia.

Pihaknya juga menekankan bahwa MPP adalah wajah dari Pemerintah Kota Kediri. Oleh karena itu, seluruh unit pelayanan publik harus memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada kegiatan evaluasi di Balai Kota Kediri itu turut hadir, antara lain Pimpinan PT. Global Certification Indonesia Sunarwanto, Konsultan ISO Brien Endah Pratiwi dan Mohamad Masyhur Kusuma, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Kediri Ferry Djatmiko, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri Edi Darmasto dan tamu undangan lainnya.

Pemkot Kediri secara resmi sudah meluncurkan program meluncurkan Mal Pelayanan Publik pada 2023 di Dhoho Plaza Lantai 2. MPP ini mengintegrasikan berbagai layanan publik yang ada di Pemerintah Kota Kediri dan instansi lainnya.

Terdapat 11 unit layanan yang ada di MPP Kota Kediri, yakni DPMPTSP, DPUPR, Dispendukcapil, BPPKAD, Diskominfo, Bank Jatim, Kantor Imigrasi, Kantor Bersama Samsat, Kantor Kemenag, dan Kantor ATR/BPN, dengan memberikan 86 jenis layanan publik.

Mal Pelayanan Publik Kota Kediri selaras dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemprov Jatim, mendapat predikat A dengan nilai di atas 80,00. Capaian Indeks RB ini juga tercatat melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD dan RKPD yaitu berkisar pada angka 77,76 – 78,71.